Pemerintah Kota Tegal mengajukan lima program prioritas ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui skema Bantuan Keuangan dengan nilai kebutuhan sekitar Rp147 miliar. Usulan ini dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Semarang.
Langkah tersebut menunjukkan upaya Pemkot Tegal mencari dukungan pendanaan dari provinsi untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan layanan dasar di daerah. Pemerintah kota menilai anggaran yang dibutuhkan cukup besar sehingga pelaksanaan program akan lebih kuat bila mendapat sokongan dari Pemprov Jateng.
Lima program yang menjadi prioritas
Usulan yang disampaikan Pemkot Tegal mencakup revitalisasi Pasar Sumurpanggang. Program ini masuk dalam daftar karena pasar tradisional masih memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, pemkot juga mengajukan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di TPA Bokong Semar. Dua program lainnya berkaitan dengan perkuatan tebing Sungai Jetty Muara saluran pembuangan Gajahmada di Kelurahan Tegalsari dan rekonstruksi jalan pada Jl. Inspeksi akses menuju IPLT Muarareja.
Program kelima adalah pembangunan atau pengembangan IPAL komunal domestik beserta jaringan perpipaan Rusunawa Kraton. Seluruh usulan ini menunjukkan bahwa Pemkot Tegal ingin memperbaiki fasilitas ekonomi, persampahan, sanitasi, dan akses dasar secara bersamaan.
Kebutuhan infrastruktur masih menjadi tekanan utama
Kepala Bapperida Kota Tegal, M. Ismail Fahmi, menegaskan bahwa usulan tersebut disusun agar sejalan dengan tema pokok RKPD 2027. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyebut persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, persampahan, IPAL, dan sanitasi komunal. Karena kebutuhan dana besar, Pemkot Tegal memilih mendorong bantuan keuangan dari Pemprov Jateng agar program dapat berjalan lebih realistis dan terukur.
Musrenbang jadi ruang menyelaraskan prioritas
Musrenbang Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Agenda ini dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, unsur Forkopimda Jateng, serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, hadir bersama Kepala Bapperida Kota Tegal, M. Ismail Fahmi. Dalam forum itu, Taj Yasin menilai Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat yang datang melalui DPRD maupun yang langsung disampaikan ke Pemprov Jateng.
Sinergi daerah dipandang krusial
Taj Yasin juga mendorong kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Ia menilai kerja bersama antardaerah penting untuk mendukung program prioritas nasional, memperkuat fiskal daerah, dan mendorong collaborative funding.
Dari sisi pemerintah pusat, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan berjalan baik. Ia menyoroti perlunya peningkatan kualitas perencanaan melalui perhatian pada pendidikan, kesehatan, inovasi, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta infrastruktur dan konektivitas ekonomi.
Dengan masuknya lima usulan itu ke proses penyusunan prioritas pembangunan Jawa Tengah untuk 2027, Tegal menempatkan kebutuhan jalan, sanitasi, persampahan, dan penguatan fasilitas ekonomi sebagai fokus yang dinilai mendesak untuk menopang aktivitas warga dan pertumbuhan daerah.
