Penghentian aktivitas tambang di Cigudeg, Parungpanjang, hingga Rumpin kini menempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah tekanan untuk segera mengambil keputusan. DPRD Jabar menilai penundaan terlalu lama hanya akan memperpanjang gejolak di lapangan dan membuat warga di sekitar wilayah tambang semakin terhimpit.
Anggota Komisi IV sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Jabar, Samsul Hidayat, menilai solusi jangka panjang harus dimulai dari percepatan pembangunan jalan khusus angkutan tambang. Ia menegaskan bahwa keputusan soal operasional tambang tidak bisa terus menggantung karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Jalan khusus jadi titik paling krusial
Samsul menyebut jalan khusus angkutan tambang sebenarnya sudah pernah menjadi kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Kesepakatan itu juga sempat dipublikasikan melalui tayangan di akun YouTube KDM Channel pada 2025.
Menurut dia, tanpa jalur khusus, kendaraan tambang tetap akan melintas di jalan umum dan memunculkan risiko kecelakaan. Kondisi itu disebut sudah terlihat dari kejadian di Parungpanjang beberapa hari lalu.
“Jangan sampai keterlambatan pembangunan jalan tambang justru memicu lebih banyak kecelakaan dan memakan korban di jalan raya akibat aktivitas kendaraan tambang,” ujar Samsul kepada BogorToday, Senin (11/5/2026).
Ekonomi warga ikut melemah
DPRD Jabar menilai penghentian operasional tambang tidak hanya berdampak pada urusan teknis perizinan, tetapi juga langsung menekan ekonomi warga. Samsul menyebut aktivitas ekonomi melemah, pengangguran naik, dan persoalan sosial mulai muncul di tengah masyarakat.
Ia juga menilai penghentian itu ikut memicu maraknya aksi unjuk rasa dan desakan dari warga yang terdampak langsung. Dari situ, persoalan tambang di Bogor dinilai sudah berubah menjadi isu stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Pemerintah provinsi diminta segera putuskan nasib tambang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah melakukan kajian terhadap seluruh aktivitas tambang yang saat ini dihentikan operasionalnya. Hasil kajian itu diharapkan menjadi dasar untuk menentukan tambang mana yang layak kembali beroperasi dan memperoleh izin.
Samsul meminta gubernur segera mengambil keputusan agar kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha tidak terus menggantung. Di saat yang sama, ia menekankan bahwa penyelesaian lewat jalan khusus tambang harus dipercepat agar persoalan serupa tidak berulang di jalan umum.
Risiko di lapangan makin besar
Desakan DPRD Jabar muncul karena situasi di lapangan dinilai makin rawan jika keputusan terus ditunda. Jalur angkutan tambang yang masih bercampur dengan jalan umum membuat ancaman keselamatan tetap terbuka, sementara tekanan ekonomi warga di wilayah terdampak belum menunjukkan tanda mereda.
Di tengah tunggu hasil kajian provinsi, masalah tambang di Bogor kini bergerak di dua jalur sekaligus, yaitu kepastian operasional dan penyediaan infrastruktur angkutan yang aman. Bagi DPRD Jabar, keduanya tidak bisa dipisahkan jika pemerintah ingin meredam gejolak di masyarakat.
