Penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama bank bjb menjadi sorotan setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026). Keputusan ini menandai penguatan susunan pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk di tengah perhatian publik terhadap arah baru bank daerah tersebut.
Langkah itu tidak berdiri sendiri karena muncul dari rekomendasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali. Dedi menilai figur yang duduk di jajaran bank bjb harus memiliki integritas kuat agar bisa ikut mengawal keputusan penting perseroan.
Alasan Dedi Mulyadi memilih Susi
Dedi menegaskan bahwa pertimbangannya sederhana, yakni integritas. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (28/4/2026), ia menyebut, “Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas.”
Pernyataan itu menunjukkan arah yang ingin dibangun dalam pengelolaan bank daerah tersebut. Kehadiran Susi dipandang bukan sekadar pengisian jabatan komisaris, tetapi juga sebagai sumber masukan strategis bagi kepala daerah dalam proses pengambilan keputusan.
Susi dikenal luas sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama itu kini masuk dalam struktur pengawasan bank bjb setelah pemegang saham menyetujui perubahan komposisi pengurus dalam RUPST.
Agenda lain yang disetujui pemegang saham
Selain penunjukan komisaris utama, rapat juga menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar Rp 900 miliar. Nilai itu setara dengan Rp 85,54 per lembar saham dan menjadi salah satu keputusan penting yang disepakati dalam rapat tahunan tersebut.
Pemegang saham juga memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk periode tahun berjalan. Agenda ini menjadi bagian dari tata kelola yang rutin dibahas dalam rapat umum tahunan sebuah perusahaan terbuka.
Di sisi lain, rapat mengesahkan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan atau Recovery Plan perseroan. Dokumen ini penting untuk memastikan bank bjb tetap memiliki kesiapan langkah bila menghadapi situasi yang menuntut pemulihan stabilitas atau kinerja.
Penyesuaian struktur sesuai kebutuhan bisnis
RUPST juga menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan. Penyesuaian itu berkaitan dengan posisi bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, sehingga struktur perusahaan perlu diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan yang berlaku.
Perubahan ini memperlihatkan bahwa rapat tidak hanya membahas siapa yang duduk di kursi pengurus. Pemegang saham juga mengatur fondasi tata kelola dan struktur dasar agar bank bjb bisa bergerak sesuai perkembangan peran bisnisnya.
Belum efektif sebelum lolos OJK
Meski sudah diputuskan dalam RUPST, susunan pengurus baru bank bjb belum langsung berlaku. Seluruh perubahan masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Selain itu, para pengurus baru juga harus melewati uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Tahap ini menjadi bagian penting sebelum jabatan resmi dijalankan dalam struktur perseroan.
Penunjukan Susi Pudjiastuti, ditambah keputusan dividen, pembaruan recovery plan, dan perubahan anggaran dasar, membuat RUPST bank bjb kali ini memuat sejumlah agenda strategis. Kombinasi langkah itu menunjukkan upaya pemegang saham untuk memperkuat arah pengawasan, tata kelola, dan kesiapan perusahaan menghadapi kebutuhan bisnis ke depan.
