Pemerintah bersiap membuka jalur baru bagi perdagangan karbon nasional lewat peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon atau SRUK pada 9 Juli. Sistem ini diposisikan sebagai penghubung enam sektor penyumbang kredit karbon dengan bursa karbon agar transaksi bisa berjalan lebih terintegrasi.
Langkah ini dinilai penting karena pasar karbon Indonesia dipandang memiliki potensi ekonomi yang besar, bahkan disebut bisa bernilai ribuan triliun rupiah. Namun pemerintah menegaskan, perdagangan karbon tetap harus menjadi alat pengurangan emisi, bukan sekadar aktivitas jual beli.
Enam sektor masuk ke satu sistem
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut SRUK akan menjadi pencatatan nasional yang menghubungkan sektor kehutanan, ESDM, perindustrian, pertanian, KKP, dan lingkungan hidup. Keenam sektor itu disebut telah menyiapkan tata cara masing-masing agar bisa tersambung dengan mekanisme perdagangan di bursa karbon.
Jumhur juga menjelaskan bahwa setelah sistem diluncurkan, interoperabilitas dengan bursa karbon akan membuat transaksi dapat berjalan langsung. Ia menambahkan, investor telah menunggu kehadiran sistem ini karena diharapkan memberi kepastian dalam aktivitas perdagangan karbon.
| Sektor | Status dalam SRUK | Keterangan |
|---|---|---|
| Kehutanan | Terhubung | Masuk dalam pencatatan nasional SRUK |
| ESDM | Terhubung | Disiapkan untuk tersambung ke bursa karbon |
| Perindustrian | Terhubung | Menjadi bagian dari enam sektor penyumbang kredit karbon |
| Pertanian | Terhubung | Masuk dalam sistem registrasi nasional |
| KKP | Terhubung | Disiapkan agar dapat terhubung dengan mekanisme perdagangan |
| Lingkungan hidup | Terhubung | Menjadi bagian dari ekosistem SRUK |
Targetnya bukan cuma nilai transaksi
Pemerintah ingin memastikan perdagangan karbon tidak berhenti pada urusan ekonomi semata. Menurut Jumhur, mekanisme ini harus mendukung mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, ia menegaskan bahwa perdagangan karbon bukan untuk menjadi “sekadar permainan pedagang”. Fokus utamanya tetap pada pengurangan emisi dan manfaat yang lebih luas bagi publik, terutama masyarakat yang hidup di sekitar kawasan berkarbon tinggi.
Skema manfaat untuk komunitas lokal
Selain menyiapkan sistem perdagangan, pemerintah juga menyusun formula benefit sharing bagi komunitas lokal. Skema ini ditujukan agar masyarakat yang menjaga kawasan bernilai karbon dapat ikut merasakan hasil ekonomi dari transaksi yang terjadi.
Jumhur mencontohkan, jika sebuah kawasan hutan memiliki nilai karbon dan diperdagangkan, maka penerima manfaat seharusnya adalah warga yang berada di lokasi tersebut. Ia menilai semakin besar penghargaan terhadap masyarakat lokal, semakin kuat pula posisi nilai karbon Indonesia di pasar internasional.
Dengan SRUK, pemerintah berharap tata kelola, keterlibatan sektor, dan pembagian manfaat bisa berjalan lebih rapi. Peluncuran pada 9 Juli menjadi titik awal untuk memperluas transaksi karbon sekaligus menjaga agar nilai ekonominya tetap berpihak pada pengurangan emisi dan masyarakat di lapangan.