Kisruh Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMA di Jawa Barat memunculkan gelombang kritik terhadap kebijakan pendidikan daerah. Di Cirebon, kekacauan pendaftaran bahkan disebut sudah berubah menjadi “tsunami pendidikan” oleh pemerhati kebijakan publik.
Fokus sorotan mengarah ke kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama program Sekolah Maung yang dinilai terlalu tergesa-gesa. Program itu disebut belum disiapkan secara matang dan ikut memperkeruh pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini.
Orang Tua dan Calon Siswa Paling Terdampak
Dampak paling nyata dirasakan orang tua wali murid yang harus menghadapi perubahan data pendaftaran secara mendadak. Sejumlah keluarga disebut kebingungan ketika nama anak mereka tergeser dari sistem.
Pemerhati Pendidikan Cirebon, Hera Damayanti, menilai kondisi itu menambah beban keluarga yang masih menunggu kepastian sekolah anak. Ia juga menyebut proses mencabut berkas untuk pindah ke sekolah lain ikut mengganggu mental calon peserta didik.
Sistem Digital Ikut Dipersoalkan
Di luar polemik kebijakan, proses pendaftaran daring juga menuai banyak keluhan. Berkas pendaftaran disebut sulit dicabut secara online sehingga orang tua tidak leluasa memindahkan anak ke sekolah alternatif.
Server utama SPMB Jawa Barat juga dilaporkan kerap mengalami gangguan dan sulit diakses pada jam-jam sibuk pendaftaran. Kondisi itu membuat banyak orang tua jenuh dengan digitalisasi yang dinilai carut-marut.
| Masalah yang Dikeluhkan | Dampak ke Orang Tua dan Siswa |
|---|---|
| Nama anak tergeser dari sistem | Orang tua bingung mencari kepastian sekolah |
| Berkas sulit dicabut secara online | Pindah ke sekolah lain jadi tidak leluasa |
| Server sering down saat jam sibuk | Proses pendaftaran makin tersendat |
Sejumlah orang tua berharap pemerintah mengevaluasi total mekanisme penerimaan murid baru. Sebagian dari mereka bahkan menginginkan sistem kembali ke metode manual yang dinilai lebih transparan dan minim kendala teknis.
Dedi Mulyadi Soroti Kinerja Internal Disdik
Menanggapi kegaduhan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku kecewa kepada panitia dan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menilai mereka tidak kompeten mengelola teknologi pendaftaran sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Dedi juga menyebut kesemrawutan yang terjadi berasal dari ketidaksiapan internal Disdik Jabar dalam mengoperasikan sistem aplikasi penerimaan murid baru. Polemik ini menambah tekanan terhadap pelaksanaan SPMB di Jawa Barat yang sejak awal sudah dibayangi keluhan teknis dan keresahan orang tua.
