Jawa Timur mulai bersiap menghadapi kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering akibat El Nino. BPBD Jatim menilai ancaman utama bukan hanya kekeringan yang meluas, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan yang berisiko meningkat di banyak wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut pengalaman pada 2025 menjadi dasar kewaspadaan tahun ini. Saat itu, 18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan dan karhutla, dengan dampak kekeringan tercatat terjadi di 12 kabupaten.
Kekeringan diperkirakan meluas ke lebih banyak desa
BPBD Jatim mencatat awal musim kemarau di sebagian wilayah Jawa Timur dimulai sejak April 2026. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026, saat kondisi cuaca berpotensi lebih kering dari biasanya.
Prediksi BMKG yang dikutip Gatot menyebut kekeringan di Jawa Timur pada 2026 berpotensi lebih kering karena El Nino. Dari pemetaan BPBD, potensi wilayah terdampak diperkirakan mencapai sekitar 916 desa di 29 kabupaten.
Angka itu menunjukkan risiko yang tetap tinggi, meski lebih rendah dibanding sejumlah tahun sebelumnya. BPBD Jatim mencatat potensi terdampak kekeringan pada 2022 mencapai 917 desa, lalu 2023 sebanyak 877 desa, 2024 sebanyak 819 desa, dan 2025 sebanyak 129 desa di 12 kabupaten.
Di 2026, ada tujuh kabupaten yang sudah menetapkan status siaga kekeringan. Tujuh wilayah itu adalah Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Pasuruan.
Dropping air bersih sudah berjalan di Bondowoso
Bondowoso menjadi salah satu wilayah yang paling cepat merasakan dampak kemarau. BPBD Jatim menyebut sebagian wilayah di kabupaten ini sudah menerima dropping air bersih.
Rinciannya mencakup 4 kecamatan, 4 desa, 19 dusun, 5 RT, dan 777 KK. Penanganan ini menunjukkan bahwa suplai air bersih masih menjadi kebutuhan paling mendesak saat kemarau mulai menguat.
Pada 2025, penanganan kekeringan juga dilakukan melalui dropping air bersih serta bantuan 1.000 tandon air ke lokasi terdampak. BPBD Jatim menyiapkan pola penanganan serupa jika kondisi tahun ini kembali memburuk.
Selain distribusi bantuan, BPBD Jatim menggelar rapat koordinasi teknis dengan dinas atau OPD terkait serta BPBD kabupaten/kota. Apel siaga gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga masuk dalam rangkaian kesiapsiagaan.
Kawasan pegunungan dan hutan konservasi masuk pengawasan ketat
Risiko karhutla menjadi perhatian serius di kawasan pegunungan dan hutan konservasi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diperkirakan mengalami kondisi sangat kering saat kemarau, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra.
Tahura Raden Soerjo juga masuk kategori rawan karena memiliki wilayah luas, medan terjal, angin kencang, dan riwayat kebakaran besar. BPBD Jatim turut menyoroti Gunung Lawu di Nganjuk dan Magetan yang memiliki vegetasi kering, jalur pendakian, dan sisi timur yang sangat rawan.
Gunung Argopuro, Ijen, Kelud, dan Penanggungan juga dinilai berpotensi mengalami kondisi suhu kering. Kondisi ini membuat pemantauan hotspot dan respons cepat menjadi bagian penting dari mitigasi selama puncak kemarau.
Menurut Gatot, kebakaran hutan dan lahan umumnya dipicu faktor manusia seperti pembukaan lahan dan kelalaian. Faktor alam juga ikut berperan lewat cuaca kering dan gesekan vegetasi yang mudah memicu api.
Hutan menyusut, risiko bencana ikut naik
Gatot menyebut luas kawasan hutan di Jawa Timur saat ini berada di kisaran 1,07 juta hingga 1,24 juta hektare. Namun dalam satu dekade terakhir, kawasan hutan di provinsi ini mengalami penyusutan sekitar 125 ribu hektare.
Ia menilai deforestasi menjadi tantangan besar karena berdampak pada meningkatnya risiko bencana dan kebakaran hutan. Karena itu, BPBD Jatim menekankan perlunya rehabilitasi hutan dan lahan serta penguatan perhutanan sosial.
Di sisi lain, BPBD Jatim telah menjalankan mitigasi lewat pemantauan hotspot, pembentukan Satgas Karhutla, hingga koordinasi penanganan melalui water bombing bersama instansi terkait. Seluruh langkah ini disiapkan untuk mempersempit peluang kebakaran meluas saat puncak kemarau tiba.
