Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat mengingatkan bahwa penguatan mutu pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada sekolah unggulan. Ia menilai perhatian anggaran pendidikan harus tetap menjangkau sekolah reguler agar akses pendidikan massal tidak tertinggal.
Menurut Aten, kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat masih jauh dari cukup untuk menampung kebutuhan masyarakat. Ia menyebut daya tampung sekolah negeri baru sekitar 43,9 persen dari total kebutuhan pendidikan menengah, sehingga wajar bila banyak orang tua tetap berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri.
Sekolah unggulan tak bisa jadi satu-satunya jawaban
Aten menilai program seperti Sekolah Maung tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk persoalan pemerataan pendidikan. Sekolah unggulan yang disiapkan di setiap kota dan kabupaten itu memiliki kapasitas terbatas dan tidak akan mampu menampung seluruh siswa yang ingin masuk.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan jalur alternatif dengan standar pendidikan yang merata. Jalur ini, kata Aten, perlu memperkuat sekolah swasta dan juga sekolah negeri yang bukan berstatus Sekolah Maung.
Pemerataan mutu dianggap mendesak
Aten juga menekankan bahwa kualitas pendidikan harus ditingkatkan di seluruh jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta di Jawa Barat. Ia menilai jumlah sekolah yang cukup banyak di provinsi itu membuat pemerataan mutu menjadi kebutuhan yang mendesak.
Pandangan itu muncul di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah negeri. Kondisi daya tampung yang belum seimbang dengan permintaan membuat kompetisi masuk sekolah negeri tetap ketat dari tahun ke tahun.
SPMB Maung dibuka untuk jalur prestasi
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 khusus program Sekolah Manusia Unggul atau Maung pada 25-29 Mei. Program ini hanya menerima siswa melalui jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik.
Dinas Pendidikan Jabar menyampaikan program sekolah unggulan itu ditargetkan menampung total 21 ribu siswa. Sebanyak 41 sekolah negeri di berbagai daerah di Jawa Barat telah ditetapkan masuk program tersebut.
Dari jumlah itu, 28 merupakan SMA negeri dan 13 lainnya SMK negeri. Komposisi ini menunjukkan program Maung memang diarahkan sebagai jalur khusus bagi siswa berprestasi, bukan pengganti seluruh kebutuhan penerimaan siswa baru di daerah.
Tekanan pemerataan masih besar
Aten menilai kebijakan pendidikan di Jawa Barat perlu menjaga keseimbangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler. Tanpa pemerataan, sekolah unggulan dikhawatirkan hanya menjadi pusat perhatian, sementara sekolah lain tertinggal dalam mutu dan daya tarik.
Ia menekankan bahwa pemerataan kualitas harus menyentuh seluruh sekolah agar akses pendidikan tetap terbuka luas. Dengan begitu, kebijakan peningkatan mutu tidak menciptakan kesenjangan baru antara sekolah unggulan dan sekolah nonunggulan di daerah.
