Kepercayaan investor menjadi taruhan di tengah upaya Jawa Barat menarik investasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Dunia usaha memerlukan kepastian hukum agar pelaku bisnis dapat menjalankan rencana ekspansi dalam lingkungan yang jelas dan kondusif.
Untuk itu, Kadin Jawa Barat memperkuat komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kolaborasi ini diarahkan untuk membuka ruang dialog yang lebih baik antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum.
Audiensi jajaran pengurus Kadin Jawa Barat dengan Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno, berlangsung di Gedung Kejati Jawa Barat pada Rabu, 22/7/2026. Ketua Umum Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi hadir bersama para pengurus organisasi.
Pertemuan tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan kepercayaan investor. Komunikasi yang lebih intensif diharapkan membantu mengurangi potensi hambatan maupun sengketa dalam kegiatan bisnis sejak awal.
Kepastian hukum untuk dunia usaha
Sutikno menilai hubungan yang kuat antara penegak hukum dan dunia usaha penting bagi aktivitas ekonomi di daerah. Ia menegaskan, “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.”
Kepala Kejati Jawa Barat itu juga mengajak pelaku usaha menjaga integritas dalam menjalankan bisnis. Kegiatan usaha yang bertanggung jawab dinilai diperlukan agar iklim investasi tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
| Pihak | Peran | Fokus kolaborasi |
|---|---|---|
| Kadin Jawa Barat | Mewakili dunia usaha | Mendukung pembangunan ekonomi daerah dan konsolidasi organisasi |
| Kejati Jawa Barat | Lembaga penegak hukum | Mendorong kepastian hukum serta lingkungan usaha yang kondusif |
Menurut Warta Ekonomi, kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum. Dialog tidak hanya diposisikan sebagai saluran ketika sengketa telah terjadi, melainkan juga sebagai langkah pencegahan hambatan usaha.
Bagi pelaku usaha, iklim bisnis yang stabil memberi ruang lebih besar untuk membuka investasi baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sementara itu, penegakan hukum yang berjalan selaras dengan kebutuhan kepastian usaha dapat memperkuat keyakinan investor terhadap Jawa Barat.
Rapimprov dan konsolidasi organisasi
Dari sisi organisasi, Almer Faiq Rusydi menyatakan Kadin Jawa Barat akan terus memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah agenda dan program organisasi akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Provinsi atau Rapimprov.
Rapimprov diproyeksikan menjadi forum untuk menetapkan program kerja resmi organisasi. Arah program itu akan difokuskan pada penguatan kontribusi Kadin terhadap pengembangan ekonomi dan dunia usaha di provinsi tersebut.
Kadin Jawa Barat juga menjalankan konsolidasi di tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah kepengurusan daerah telah memasuki akhir masa bakti sehingga Musyawarah Kota dan Musyawarah Kabupaten tengah berlangsung.
Proses regenerasi itu dilakukan agar kepemimpinan organisasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Konsolidasi di daerah juga menjadi bagian dari upaya Kadin menjangkau kebutuhan dunia usaha di berbagai wilayah Jawa Barat.
Sinergi dengan Kejati Jawa Barat diharapkan memperkuat ekosistem bisnis yang sehat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kejelasan lingkungan usaha dan meningkatnya kepercayaan investor menjadi dua sasaran penting dari komunikasi yang dibangun kedua pihak.
