Pemerintah tengah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan dua usulan baru. Skema yang disiapkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera itu menyasar pembangunan huntap in-situ dan ex-situ secara mandiri.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pola pembangunan mandiri membutuhkan penanganan yang lebih fleksibel. Karena tiap lokasi punya kondisi berbeda, ia menyebut mekanisme khusus perlu dipakai agar proses pembangunan tidak tersendat.
DSP disiapkan untuk lokasi yang lebih kompleks
Usulan pertama adalah penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai atau DSP BNPB. Tito mengatakan skema itu dinilai lebih cocok untuk pembangunan huntap mandiri yang sifatnya tersebar dan lebih rumit dibanding kawasan huntap terpusat atau komunal.
“Nah, yang di Huntap yang In-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri, ya itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai karena memang BNPB ini dia fleksibel,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dengan mekanisme itu, penyaluran bantuan dan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa bergerak lebih cepat di berbagai titik terdampak. Pemerintah juga menargetkan masyarakat segera menempati rumah yang aman, layak, dan permanen.
Nilai bantuan huntap dinilai perlu disesuaikan
Usulan kedua menyangkut besaran bantuan pembangunan huntap yang selama ini berada di angka Rp60 juta per unit. Tito menilai angka tersebut belum sejalan dengan biaya riil pembangunan rumah layak di lapangan.
Ia menyebut Kementerian PKP menggunakan acuan anggaran sekitar Rp120 juta untuk rumah layak, sementara pembangunan rumah layak huni di Aceh disebut berada di kisaran Rp96 juta. Tito juga membandingkannya dengan pembangunan rumah oleh Buddha Tzu Chi yang memerlukan sekitar Rp75 juta per unit.
Dari perbandingan itu, Satgas PRR menilai nilai yang ideal berada di kisaran Rp80 jutaan per rumah. Angka itu diharapkan lebih proporsional agar kualitas bangunan tetap terjaga dan penyelesaian huntap bisa dipercepat.
Usulan akan dibawa ke pemerintah pusat
Seluruh penyesuaian tersebut akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Langkah itu ditempuh agar pemerintah pusat dapat menimbang penguatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lebih tepat.
Rapat koordinasi yang membahas langkah tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Hadir pula Kepala BNPB Suharyanto dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA bersama kementerian serta lembaga terkait.
Perbandingan acuan biaya pembangunan rumah
| Acuan | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kementerian PKP | Rp120 juta | Acuan anggaran rumah layak |
| Aceh | Rp96 juta | Kisaran pembangunan rumah layak huni |
| Buddha Tzu Chi | Rp75 juta | Biaya per unit pembangunan rumah |
| Usulan Satgas PRR | Rp80 jutaan | Nilai ideal yang diusulkan |
Dengan dua usulan itu, Satgas PRR berharap pembangunan hunian tetap di wilayah terdampak bisa berjalan lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Fokus utamanya tetap pada penyediaan rumah permanen yang aman bagi warga penyintas bencana.