Isu reshuffle kabinet kembali menguat dan langsung memicu respons dari sejumlah pimpinan fraksi di DPR. PDIP, Golkar, dan Demokrat sama-sama menegaskan bahwa keputusan kocok ulang kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif kepala negara.
Sikap itu muncul di tengah perhatian publik terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dan komposisi menteri yang dinilai bisa memengaruhi stabilitas politik serta ekonomi nasional. Hingga kini, Istana belum memberi penjelasan resmi soal apakah reshuffle benar-benar sedang disiapkan atau hanya menjadi spekulasi politik yang berkembang di ruang publik.
PDIP menempatkan keputusan di Istana
Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, meminta agar perdebatan soal reshuffle tidak diarahkan ke parlemen. Ia menilai pertanyaan semacam itu seharusnya langsung ditujukan ke Istana karena Presiden adalah pihak yang berwenang menentukan susunan kabinet.
Puan juga menegaskan publik tidak bisa memaksa Presiden mengambil langkah tertentu dalam urusan kabinet. Dalam pandangan PDIP, reshuffle merupakan kewenangan penuh kepala negara sehingga semua pihak perlu menunggu pernyataan resmi dari Presiden.
Golkar belum dengar agenda resmi
Ketua Fraksi Golkar di DPR, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya belum mendengar adanya agenda resmi reshuffle. Meski begitu, ia tetap menempatkan keputusan akhir pada Presiden dan menyebut proses itu sebagai ruang bagi kepala negara untuk menimbang kebutuhan perubahan kabinet.
Sikap Golkar memperlihatkan kehati-hatian dalam merespons isu yang sensitif ini. Di saat yang sama, partai berlambang beringin itu juga berusaha menjaga citra kadernya yang duduk di kabinet agar tidak terseret spekulasi sebelum ada keputusan resmi.
Sarmuji bahkan menyatakan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, aman jika reshuffle benar-benar dilakukan. Ia menilai Bahlil punya kinerja baik dalam menjaga sektor energi nasional, termasuk stabilitas pasokan dan upaya menahan agar harga BBM tidak naik di tengah ketidakpastian global.
Alasan yang disorot Golkar terkait kinerja Bahlil
- Menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis energi dunia.
- Memastikan suplai energi tetap aman.
- Membantu menjaga harga BBM agar tidak naik.
Pernyataan itu menunjukkan Golkar ingin menegaskan bahwa kadernya dinilai berkontribusi langsung terhadap agenda pemerintah. Namun, partai ini tetap memilih menunggu sikap resmi Presiden tanpa ikut memperbesar rumor yang beredar.
Demokrat menilai Prabowo punya pertimbangan matang
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan reshuffle adalah hak Presiden dan meyakini Prabowo memiliki pertimbangan matang dalam menilai kinerja para menteri.
Herman menilai siapa pun yang nantinya dipilih atau diganti dalam kabinet merupakan kewenangan Presiden semata. Sikap Demokrat ini menambah pola yang sama dari tiga fraksi, yakni tidak mendahului keputusan Istana dan tetap menjaga komunikasi politik tetap terbuka.
Rapat di Istana ikut jadi sorotan
Di tengah menguatnya isu reshuffle, Presiden Prabowo diketahui menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Momen pertemuan itu diunggah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco melalui akun Instagram pribadinya dan memperlihatkan kehadiran Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, serta Wamentan Sudaryono.
Dasco menyebut pertemuan membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Ia juga mengatakan telah menyampaikan masukan terkait fungsi legislasi DPR kepada pemerintah, meski belum ada keterangan dari Istana apakah rapat itu berkaitan langsung dengan wacana reshuffle.
Respons tiga fraksi besar di DPR menunjukkan pola yang seragam, yakni menunggu keputusan Presiden sambil menghindari spekulasi berlebih. Selama belum ada pernyataan resmi dari Istana, isu reshuffle diperkirakan tetap menjadi perhatian utama karena menyangkut arah pemerintahan dan komposisi kerja kabinet yang memegang peran penting dalam kebijakan nasional.
