Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond milik Danantara menjadi alat pencucian uang. Ia menilai kebijakan pendanaan itu tidak bisa dibaca secara hitam-putih, terutama ketika negara juga harus menjaga kepentingan nasional.
Di tengah polemik yang menguat, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh merugi terlalu besar dari skema tersebut. Ia menyebut pemerintah hanya menjalankan perintah Presiden sambil tetap memastikan risiko kebijakan itu tidak merugikan negara.
Tuduhan pencucian uang dibantah
Respons Purbaya muncul setelah koalisi sipil Danantara Monitor mengirim surat ke Financial Action Task Force atau FATF. Surat itu menyoroti Pasal 50A Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK yang memberi jaminan perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Purbaya menolak anggapan bahwa instrumen tersebut terkait praktik pencucian uang. Menurut dia, banyak negara lain telah lebih dulu memakai skema serupa sehingga Indonesia tidak perlu buru-buru menilainya secara negatif.
Ia juga menyinggung posisi Singapura dalam FATF. Purbaya mengatakan ketua sebelumnya berasal dari negara tersebut dan menilai hal itu menunjukkan pengaruh yang kuat dalam lembaga global itu.
FATF sendiri adalah badan pengawas global yang menetapkan standar internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Lembaga ini juga dikenal lewat daftar yurisdiksi berisiko tinggi yang kerap disebut daftar hitam atau abu-abu.
Apa yang diatur Pasal 50A UU P2SK
Ketentuan mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam aturan itu, Danantara mendapat kewenangan menerbitkan berbagai instrumen pendanaan, termasuk surat utang khusus tersebut.
Pasal 50A ayat (5) menyebut negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus itu dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata. Perlindungan ini menjadi salah satu poin yang paling memicu perdebatan di ruang publik.
Selain perlindungan hukum, aturan itu juga mengatur kerahasiaan data transaksi investor. Pasal 50A ayat (6) menyatakan informasi dan data dari pembelian Patriot Bond maupun Merah Putih Bond tidak dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan.
Namun perlindungan tersebut hanya berlaku untuk transaksi di pasar perdana atau pasar primer. Pasal 50A ayat (7) menegaskan ketentuan itu tidak otomatis menjangkau transaksi di pasar sekunder.
| Ketentuan | Isi Aturan | Batas Berlaku |
|---|---|---|
| Perlindungan hukum | Negara menjamin pembelian dari penuntutan pidana umum, pidana khusus, dan gugatan perdata | Pasar perdana/pasar primer |
| Kerahasiaan data transaksi | Data pembelian tidak dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak atau alat bukti peradilan | Pasar perdana/pasar primer |
| Transaksi pasar sekunder | Tidak otomatis mendapat perlindungan yang sama | Pasar sekunder |
Kedudukan investor dan peluang peserta tax amnesty
Meski mendapat perlindungan khusus, investor tetap memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan surat utang atau menjadikannya agunan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan instrumen tersebut tetap diposisikan sebagai aset yang bisa digunakan dalam batas tertentu.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS untuk ikut membeli instrumen itu. Pasal 50A ayat (9) memberi ruang bagi peserta dua program tersebut untuk masuk sebagai pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Danantara.
Purbaya menegaskan kebijakan ini perlu dipahami sebagai bagian dari strategi negara dalam mencari pendanaan. Ia kembali menekankan bahwa yang terpenting adalah Indonesia tidak menanggung kerugian berlebihan dari langkah yang diambil.
Perdebatan soal Patriot Bond dan Merah Putih Bond kini berkisar pada perlindungan hukum, transparansi, dan potensi penyalahgunaan instrumen keuangan khusus itu. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kepentingan nasional yang dinilai tidak bisa dihakimi secara sederhana.
