Prancis mulai mengambil langkah tegas untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat dengan menghapus Microsoft Windows dari komputer pemerintah dan menggantinya dengan Linux. Kebijakan ini menjadi bagian dari dorongan kedaulatan digital yang kini semakin kuat di Eropa, terutama di sektor administrasi publik dan sistem yang dianggap kritis.
Perubahan tersebut berjalan di lingkungan departemen digital pemerintah Prancis, DINUM, yang menjadi salah satu motor utama agenda digital nasional. Menteri Prancis David Amiel menyebut langkah itu sebagai upaya mengembalikan “digital destiny”, karena pemerintah ingin memegang kendali penuh atas data, perangkat lunak, dan infrastruktur penting yang selama ini banyak bergantung pada perusahaan asing.
Dorongan Eropa untuk lebih mandiri
Kebijakan Prancis muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Eropa terhadap dominasi perusahaan teknologi asal AS. Sejumlah pemerintah di kawasan itu mulai meninjau ulang risiko penggunaan sistem operasi, layanan cloud, dan aplikasi kolaborasi yang dikendalikan pihak luar.
Di tingkat Uni Eropa, isu ini juga mendapat perhatian serius. Pada Januari, Parlemen Eropa meminta Komisi Eropa mengidentifikasi area pemerintahan yang tidak boleh lagi bergantung pada layanan asing, terutama untuk sistem yang terkait langsung dengan administrasi publik dan layanan strategis.
Kekhawatiran itu menguat setelah kebijakan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump memunculkan pertanyaan baru soal stabilitas akses digital. Banyak pejabat Eropa menilai bahwa layanan teknologi yang tampak netral tetap bisa berubah fungsinya ketika dipengaruhi keputusan politik dari negara asal penyedia.
Alarm dari kasus Mahkamah Kriminal Internasional
Salah satu peristiwa yang banyak disorot adalah langkah pemerintah AS yang melarang perusahaan Amerika memberikan layanan kepada hakim di Mahkamah Kriminal Internasional. Setelah itu, para hakim disebut kehilangan akses ke rekening bank dan email mereka.
Kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi Eropa bahwa ketergantungan pada infrastruktur digital asing bisa menimbulkan risiko operasional yang nyata. Dalam pemerintahan modern, gangguan seperti itu bukan hanya soal kenyamanan kerja, tetapi juga menyangkut keamanan data, kesinambungan layanan publik, dan kemampuan negara menjaga kedaulatan digital.
Berikut langkah yang didorong Prancis dalam agenda ini:
- Mengganti Microsoft Windows dengan Linux di komputer pemerintah.
- Menghentikan penggunaan Microsoft Teams dan beralih ke Visio, software konferensi video buatan lokal.
- Menyiapkan pemindahan data kesehatan ke platform baru.
- Mendorong pemakaian infrastruktur digital yang lebih banyak berada di dalam negeri.
Mengapa Linux dipilih
Linux dipilih karena bersifat open source dan dapat digunakan gratis. Model ini memberi pemerintah ruang lebih besar untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu vendor komersial.
Pendekatan open source juga memberi manfaat teknis dan anggaran. Pemerintah bisa memperpanjang masa pakai perangkat, menekan biaya lisensi, dan menjaga kontrol yang lebih besar atas konfigurasi sistem yang dipakai untuk layanan publik.
Arah kebijakan digital mulai berubah
Langkah Prancis menunjukkan bahwa persaingan teknologi global kini tidak hanya soal fitur dan harga. Negara-negara Eropa semakin mempertimbangkan siapa yang memegang kendali atas data, perangkat lunak, dan jalur akses digital yang dipakai setiap hari.
Sejumlah negara Eropa lain juga mulai menaruh perhatian pada perangkat lunak lokal, layanan cloud domestik, dan sistem yang lebih mandiri untuk sektor pemerintahan. Tren ini menandakan pergeseran dari efisiensi semata menuju pertimbangan keamanan, kedaulatan data, dan kontrol jangka panjang atas infrastruktur digital nasional.
Dengan kebijakan ini, Prancis ingin menunjukkan bahwa sistem inti pemerintahan tidak seharusnya sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan luar. Pergeseran ke Linux dan aplikasi lokal menjadi sinyal bahwa kemandirian digital kini naik kelas dari wacana strategis menjadi kebijakan nyata di tingkat negara.
Source: www.cnbcindonesia.com






