Pemerintah mulai mengambil langkah keras terhadap badan usaha milik negara yang terus merugi. Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah ada 240 BUMN yang ditutup karena dinilai tidak produktif dan hanya menambah beban keuangan negara.
Langkah itu menjadi bagian dari restrukturisasi besar untuk menekan pemborosan dan memperbaiki efisiensi anggaran. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6/2026).
Ribuan Perusahaan Negara Jadi Sorotan
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui ada sekitar 1.000 entitas perusahaan negara yang beroperasi. Menurutnya, banyak dari perusahaan itu tidak menghasilkan laba dan justru menjadi sumber inefisiensi yang membebani negara.
Ia juga menyoroti besarnya biaya untuk membayar direksi dan komisaris di perusahaan yang terus merugi. Beban itu, kata Prabowo, semakin tidak masuk akal ketika perusahaan tetap meminta bonus meski kinerjanya negatif.
Evaluasi Belum Berhenti di 240 BUMN
Pemerintah belum menutup evaluasi setelah 240 BUMN dihentikan. Prabowo mengatakan proses penataan perusahaan negara masih berjalan dan jumlah penutupan pada akhirnya bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700,” kata Prabowo. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah ingin memperketat seleksi terhadap BUMN yang dinilai tidak sehat secara bisnis.
Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Utama
Prabowo menyebut penutupan BUMN bermasalah sudah memberi dampak positif pada keuangan negara. Ia mengeklaim kebijakan tersebut telah menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Penghematan itu berasal dari penghentian pembiayaan perusahaan yang terus merugi dan tidak mampu memberi nilai tambah. Ia juga menyinggung adanya praktik pengelolaan internal yang membuat kerugian perusahaan tertutup di balik berbagai cara.
Arah Reformasi BUMN
Pemerintah saat ini terus menata ulang BUMN sebagai bagian dari reformasi sektor korporasi negara. Arah kebijakan itu ditujukan agar aset negara dikelola lebih efektif dan perusahaan pelat merah bisa memberi kontribusi lebih kuat terhadap perekonomian nasional.
Di sisi lain, penutupan perusahaan yang tidak produktif juga menunjukkan tekanan agar BUMN beroperasi lebih disiplin dalam tata kelola, biaya, dan akuntabilitas. Fokus pemerintah kini tertuju pada perusahaan negara yang benar-benar mampu memberi manfaat, bukan sekadar bertahan dengan kerugian yang terus menumpuk.