Rob dan genangan permanen di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kini dipandang bukan sekadar banjir biasa. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan persoalan itu sudah mengarah pada bencana yang mengancam ruang hidup warga dan harus masuk prioritas penanganan nasional.
Dalam penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI bertema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur di Hotel Amantis, Demak, Lestari meminta agar pemerintah tidak lagi memakai pendekatan parsial. Menurut dia, masalah rob di kawasan pesisir Demak memerlukan solusi yang menyentuh infrastruktur, lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi warga sekaligus.
Tekanan pembangunan dan kerusakan lingkungan
Lestari menilai kondisi Sayung memperlihatkan benturan besar antara pembangunan infrastruktur dan daya dukung lingkungan. Ia menyoroti proyek jalan tol Semarang-Sayung yang memang mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga membawa dampak ekologis yang berat bagi wilayah sekitarnya.
Kawasan itu, kata Lestari, sejak lama memiliki karakter geologis yang sensitif. Ia mengingatkan bahwa secara historis wilayah tersebut merupakan selat yang pada masa kolonial Belanda tidak dibangun karena kondisi tanah dan lingkungannya dianggap tidak mendukung.
Data yang dihimpun dalam forum tersebut menyebut sekitar 6.600 hektare wilayah Demak tergenang. Dampaknya dirasakan sekitar 15.000 kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian dan menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Perubahan fungsi lahan juga membuat warga harus beradaptasi dengan kondisi baru. Banyak di antara mereka kehilangan lahan pertanian dan beralih menjadi petani tambak, tetapi peralihan itu tidak selalu disertai pengetahuan dan kesiapan yang memadai.
Adaptasi dinilai lebih realistis
Di tengah kondisi yang sudah terlanjur berat, Lestari menilai relokasi bukan pilihan yang mudah dilakukan saat ini. Karena itu, ia mendorong langkah adaptasi yang lebih terencana agar warga tetap memiliki sumber penghidupan di wilayah yang terdampak.
Ia mencontohkan kemungkinan pengembangan padi biosalin pada lahan yang tak lagi bisa ditanami padi biasa. Sawah yang sudah berubah menjadi genangan juga disebut bisa dipertimbangkan untuk difungsikan sebagai tambak, meski proses perizinannya tidak sederhana.
Lestari juga mengkritik pendekatan teknis jangka pendek seperti meninggikan badan jalan bila hanya dilakukan sebagai respons sesaat. Menurut dia, langkah seperti itu berisiko sekadar memindahkan persoalan karena air tetap kembali merendam permukiman warga.
Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD diminta mengambil kebijakan administratif yang lebih progresif. Penanganan yang dibutuhkan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan fungsi lahan dan perlindungan bagi warga terdampak.
Restorasi alam dan edukasi lingkungan
Selain soal infrastruktur dan ekonomi, Lestari menekankan pentingnya pemulihan lingkungan. Ia mendorong restorasi ekologis berbasis alam, termasuk penanaman mangrove untuk membantu menahan abrasi di kawasan pesisir.
Ia juga menyoroti pengelolaan sampah yang disebut ikut memperburuk genangan karena menghambat aliran air. Dari situ, edukasi lingkungan dinilai penting, terutama bagi generasi muda yang akan hidup lebih lama dengan dampak krisis ekologis di daerah pesisir.
Forum penyerapan aspirasi itu digelar dalam dua sesi agar lebih banyak masukan dapat ditampung dari masyarakat. Pada sesi kedua, hadir pula perwakilan warga dari Kecamatan Demak, Wonosalam, Kebonagung, Sayung, Karangtengah, dan Guntur untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.