Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akhirnya mendapat waktu tidur selama lima jam dalam libur akhir pekan tiga hari yang berakhir pada 20 Juli 2026. Durasi itu terasa tidak biasa karena ia sebelumnya mengaku hanya tidur nol hingga tiga jam setiap malam sejak menjabat.
Tambahan waktu istirahat tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tengah perdebatan panjang mengenai budaya kerja berlebihan di Jepang. Pengakuan Takaichi juga memunculkan pertanyaan tentang batas wajar kerja bagi pemimpin negara yang menghadapi jadwal sangat padat.
Melalui unggahan di akun X pada Senin, 20 Juli 2026, Takaichi mengatakan lima jam tidur menjadi pengalaman yang jarang ia rasakan. “Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur selama lima jam, serta langsung mengerjakan setrika dan jahitan yang selama ini saya tunda,” tulisnya.
Libur tiga hari itu berlangsung pada 18 hingga 20 Juli, dengan Hari Marinir diperingati pada hari terakhir. Di sela waktu istirahat, Takaichi juga mencuci pakaian dan mempelajari sejumlah dokumen kebijakan.
Perubahan Durasi Istirahat Takaichi
Catatan durasi tidur yang disampaikan Takaichi menunjukkan pola istirahat yang sangat terbatas dalam beberapa kesempatan. Lima jam tidur saat libur menjadi angka tertinggi yang disebutkan dibandingkan rutinitas hari kerjanya.
| Periode | Durasi tidur | Konteks |
|---|---|---|
| Sejak menjabat | 0–3 jam per malam | Jadwal kerja padat |
| 18–20 Juli 2026 | 5 jam | Libur akhir pekan tiga hari |
| Rapat komite legislatif November | 2–4 jam per malam | Pernyataan soal jam kerja |
Sebelumnya, dalam rapat komite legislatif pada November, Takaichi menyebut dirinya tidur sekitar dua jam dan paling lama empat jam setiap malam. Ia saat itu mengakui pola tidur tersebut berdampak buruk pada kondisi kulitnya.
Rutinitas terbatas itu berkaitan dengan kebiasaannya mempelajari dokumen hingga larut malam atau dini hari, termasuk setelah kembali ke kediaman resmi. Salah satu materi yang ditelaah adalah Kebijakan Dasar tentang Pengelolaan dan Reformasi Ekonomi dan Fiskal.
Pada 18 dan 19 Juli, telaah terhadap dokumen kebijakan tersebut dilakukan secara saksama. Aktivitas itu memperlihatkan bahwa libur panjangnya tidak sepenuhnya digunakan untuk berhenti dari pekerjaan pemerintahan.
Istirahat Dipandang sebagai Tanggung Jawab
Pemimpin oposisi Yuichiro Tamaki menanggapi kabar jam tidur Takaichi dalam konferensi pers pada Selasa, 21 Juli 2026. Ia menilai istirahat semestinya dipandang sebagai bagian dari tugas seorang perdana menteri, bukan sekadar waktu yang tersisa setelah pekerjaan selesai.
“Beristirahat adalah bagian dari pekerjaannya. Saya bertanya-tanya, apakah akan lebih baik jika ia memfokuskan waktu berharganya pada keputusan dan tugas-tugas yang hanya dapat ditangani oleh perdana menteri?” kata Tamaki.
Kritik terhadap pola kerja Takaichi telah muncul sebelumnya ketika ia menggelar rapat staf pada pukul 3 dini hari untuk mempersiapkan sidang parlemen pada November. Langkah itu dinilai dapat memberi kesan bahwa bekerja berlebihan merupakan praktik yang wajar di lingkungan pemerintahan.
Perdebatan tersebut menjadi sensitif karena pemerintah Jepang juga menghadapi tantangan untuk mengurangi jam kerja panjang di masyarakat. Pernyataan Takaichi dalam rapat komite legislatif kala itu muncul saat ia ditanya mengenai langkah pemerintah menekan kebiasaan kerja yang melelahkan.
Bayang-Bayang Karoshi di Jepang
Tekanan kerja yang berkepanjangan di Jepang kerap dikaitkan dengan istilah karoshi, yakni kematian akibat terlalu banyak bekerja. Istilah ini menggambarkan dampak serius dari budaya kerja berlebihan yang telah lama menjadi perhatian di negara tersebut.
Pemerintah Jepang telah berupaya mengurangi beban kerja, tetapi tekanan terhadap pekerja masih tinggi. Pengakuan Takaichi mengenai tidurnya yang minim memperlihatkan bahwa persoalan itu juga tampak pada tingkat kepemimpinan nasional.
Waktu tidur lima jam yang diperoleh saat libur menjadi jeda singkat di antara ritme kerja yang selama ini jauh lebih ketat. Bagi Takaichi, jeda itu juga memberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang lama tertunda, sebelum kembali menghadapi dokumen dan agenda pemerintahan.
