Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat di Masjid Raya Al Jabar, Kota Bandung, menjadi momentum untuk menegaskan kembali persatuan umat. Dalam rangkaian halal bihalal, pengukuhan pengurus, dan Musyawarah Kerja Daerah itu, MUI Jabar membacakan ikrar yang menonjolkan empat prinsip utama agar harmoni keagamaan tetap terjaga di tengah masyarakat yang majemuk.
Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, Dr. KH. Aang Abdullah Zein, M.Pd.I., memimpin langsung pembacaan ikrar bersama para pengurus yang hadir. Pesan yang disampaikan menempatkan ukhuwah, moderasi beragama, dan peran ulama sebagai fondasi penting dalam merawat kehidupan sosial yang sejuk.
Empat prinsip yang ditegaskan
Ikrar MUI Jawa Barat menekankan ajakan agar umat “bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleran dalam khilafiyah, dan bekerja sama dalam dakwah.” Empat prinsip itu dirancang sebagai arah gerak organisasi dalam menjaga hubungan antarumat tetap baik dan produktif.
Aang Abdullah Zein menegaskan bahwa pesan tersebut tidak berhenti pada seremoni pengukuhan. Ia menempatkannya sebagai pedoman sikap bagi pengurus agar MUI hadir sebagai perekat umat dan penuntun saat muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Peran ulama diminta lebih strategis
Aang menilai ulama perlu memainkan peran yang lebih strategis dalam menjembatani dinamika sosial. Ia mendorong dakwah yang inklusif dan solutif supaya kehadiran MUI terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut dia, solidaritas umat harus diwujudkan dalam kerja bersama, bukan hanya menjadi slogan di ruang formal. Karena itu, ukhuwah dipandang perlu hadir dalam praktik sosial yang nyata, termasuk dalam sikap saling menguatkan di tengah perbedaan.
Dukungan untuk pembangunan daerah
Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Digitalisasi MUI Jawa Barat, Dr. Deden Nasihin, M.KP., menyampaikan kesiapan lembaganya untuk ikut aktif dalam pembangunan daerah yang berlandaskan nilai keislaman dan kebangsaan. Ia menegaskan dukungan terhadap upaya mewujudkan Jabar Istimewa melalui peran keagamaan, sosial, budaya, dan digital yang berkelanjutan.
Deden juga menyebut pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Ia menilai nilai-nilai keagamaan tidak boleh terpisah dari kebijakan publik agar arah pembangunan tetap seimbang antara tradisi dan modernitas.
Tantangan ruang digital ikut disorot
Dalam paparannya, Deden menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap memunculkan disinformasi dan polarisasi. Karena itu, MUI dinilai perlu hadir sebagai penjernih informasi sekaligus penjaga etika komunikasi umat di tengah ruang digital yang bergerak cepat.
Ia menambahkan bahwa penguatan literasi digital keagamaan penting dilakukan agar dakwah bisa menjangkau generasi muda dengan cara yang relevan. Teknologi, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk memperluas kemaslahatan dan mempererat persatuan umat.
Sinergi lintas unsur jadi penopang
MUI Jawa Barat menempatkan sinergi lintas unsur sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ulama, pemerintah, dan masyarakat disebut harus bergerak bersama agar pembangunan sosial tidak kehilangan arah nilai.
Dalam pandangan MUI Jabar, pendekatan itu sejalan dengan semangat “lembur diurus, kota ditata” yang menekankan pembangunan inklusif dan merata. Fokusnya adalah menjaga keseimbangan sosial agar perubahan di daerah tetap berpijak pada kebersamaan dan tanggung jawab kolektif umat.
Pengukuhan pengurus dan ikrar persatuan di Al Jabar akhirnya memperlihatkan arah baru MUI Jawa Barat dalam memperkuat layanan keumatan, terutama melalui dakwah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan sosial maupun digital.
