Pendapatan Jawa Timur pada APBD Tahun Anggaran 2025 melampaui target dan memberi ruang lebih besar bagi fiskal daerah. Realisasinya mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target awal Rp28,55 triliun.
Capaian itu juga membantu menahan pelebaran defisit saat belanja daerah tidak terserap penuh. Di saat yang sama, Pemprov Jatim kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas pengelolaan keuangannya.
PAD masih menjadi penopang terbesar
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan angka tersebut saat menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Di antara seluruh pos, pendapatan asli daerah menjadi penopang paling kuat. PAD Jatim tercatat Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target Rp17,10 triliun, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Transfer stabil, pos lain-lain melampaui target
Selain PAD, pendapatan transfer sepanjang TA 2025 terealisasi Rp11,40 triliun atau 99,84 persen dari target. Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp34,41 triliun dan melampaui target dengan capaian 122,89 persen.
Gabungan tiga pos utama itu membuat total pendapatan daerah Jatim bergerak di atas rencana awal tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal masih terjaga meski pertumbuhan di tiap pos tidak seragam.
Belanja di bawah pagu, defisit menyusut
Dari sisi belanja, realisasi Pemprov Jatim tercatat Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari total anggaran Rp33,25 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.
Pengendalian belanja membuat defisit anggaran jauh lebih kecil dari yang semula diperkirakan. Jika dalam APBD murni defisit diproyeksikan Rp4,69 triliun, realisasinya turun menjadi Rp1,31 triliun.
Kas daerah ikut menguat
Perbaikan posisi fiskal itu tercermin pada SiLPA tahun berjalan yang mencapai Rp3,38 triliun. Nilai SAL akhir tahun juga berada pada angka yang sama, menandakan sisa anggaran yang cukup besar setelah seluruh realisasi dihitung.
Di sisi neraca, Pemprov Jatim mencatat total aset Rp54,11 triliun dengan ekuitas Rp53,60 triliun hingga penghujung 2025. Angka tersebut memperlihatkan posisi keuangan daerah yang tetap solid di tengah tekanan pada sisi belanja.
WTP ke-15 tetap dipertahankan
Khofifah juga menyebut LKPD TA 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Ini menjadi raihan ke-15 bagi Provinsi Jawa Timur dan menandai 11 tahun berturut-turut daerah itu mempertahankan opini tertinggi tersebut.
Ia menilai capaian itu lahir dari sinergi dengan pimpinan dan anggota DPRD Jatim serta para pemangku kepentingan lain. Pemprov Jatim juga menyatakan tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif agar transparansi anggaran tetap terjaga.