Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini bergerak dengan fokus yang lebih lebar dari sekadar membangun kembali rumah dan infrastruktur. Anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas ditempatkan sebagai prioritas karena mereka membutuhkan layanan yang lebih spesifik selama rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendekatan itu menandai perubahan penting dalam cara pemerintah merancang pemulihan. Bukan hanya fisik yang dipulihkan, tetapi juga perlindungan sosial, kebutuhan dasar, dan pendampingan psikososial bagi penyintas yang paling terdampak.
Perlindungan tidak berhenti di bangunan
Satgas PRR Pascabencana Sumatera memperkuat program pemulihan sosial agar proses pemulihan tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan. Anak yang kehilangan orang tua, penyandang disabilitas baru, lansia terlantar, dan kelompok rentan lain yang muncul akibat bencana hidrometeorologi masuk dalam perhatian utama.
Fokus ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah terdampak. Di saat yang sama, pendampingan kesehatan mental dan psikososial dijalankan secara berkelanjutan supaya pemulihan sosial berjalan seiring dengan pemulihan fisik.
Fasilitas pemulihan harus lebih inklusif
Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas dasar yang lebih inklusif, responsif gender, dan ramah bagi anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Arah kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman saat masyarakat masuk ke fase pemulihan permanen.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa perspektif perlindungan kelompok rentan harus hadir di setiap tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mencontohkan pembangunan hunian sementara yang perlu memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan.
Veronica juga menekankan bahwa pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberi perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program di lapangan. Menurut dia, langkah itu penting agar pemulihan benar-benar inklusif dan tidak menyisakan kelompok yang terpinggirkan.
Masuk ke rencana induk 2026–2028
Komitmen perlindungan kelompok rentan sudah masuk ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Dokumen itu memuat strategi pemenuhan hak dasar kelompok rentan sekaligus memperluas layanan psikososial yang inklusif dan berkelanjutan.
Integrasi itu menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak lagi dipahami semata sebagai pembangunan ulang. Prosesnya juga diarahkan untuk memastikan layanan sosial, perlindungan, dan dukungan kesehatan mental tersedia bagi warga yang paling membutuhkan.
Anggaran besar untuk mempercepat pemulihan
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Dana tersebut disiapkan untuk mempercepat pemulihan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Tito menilai percepatan kerja kementerian dan lembaga akan sangat bergantung pada penyaluran anggaran itu. Ia mengatakan, “Kalau (anggaran) sudah ditransfer maka speed-nya (kementerian dan lembaga) akan kencang sekali (kerjanya).”
Di lapangan, tantangan pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut bangunan yang rusak, tetapi juga kondisi sosial warga yang kehilangan rasa aman, tempat tinggal layak, dan dukungan dasar. Karena itu, kebijakan yang menempatkan anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai prioritas menjadi kunci agar pemulihan di Sumatera berlangsung lebih merata dan berkeadilan.
