Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu diserahkan di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, sebagai pengakuan atas hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pencapaian ini memberi sinyal bahwa tata kelola daerah makin diperhitungkan, terutama di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Di saat yang sama, penghargaan tersebut juga menempatkan Jawa Barat dalam kelompok daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik di tingkat nasional.
Pengakuan untuk kinerja pemerintahan daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyerahkan penghargaan itu kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Penilaian tersebut mengacu pada Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang menjadi dasar Kemendagri dalam menentukan daerah dengan kinerja terbaik.
Dalam kesempatan yang sama, empat provinsi lain juga menerima penghargaan serupa, yakni DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Kehadiran deretan provinsi tersebut menunjukkan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga ukuran atas konsistensi tata kelola di level daerah.
Erwan menyampaikan apresiasi atas pencapaian itu dan menilai penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik. Ia menegaskan, capaian ini dapat memperkuat upaya Pemprov Jabar dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus memberi kontribusi bagi Indonesia secara umum.
Momentum evaluasi otonomi daerah
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 memberi konteks yang lebih luas terhadap penghargaan ini. Erwan menilai momentum tersebut penting untuk merefleksikan peran otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kemandirian daerah.
Otonomi daerah selama ini dipahami sebagai ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks itu, penghargaan bagi Jawa Barat menjadi penanda bahwa sebagian capaian reformasi tata kelola mulai terlihat, meski tantangan di lapangan masih besar.
Masih ada pekerjaan besar dalam tata kelola
Kemendagri tetap menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan ideal. Bima Arya menyebut integrasi perencanaan dan penganggaran belum optimal, sementara birokrasi juga belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, kolaborasi antardaerah dinilai masih terbatas dan berdampak pada pemerataan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah.
Masalah lain yang perlu dibenahi adalah ketimpangan akses layanan dasar, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Poin ini menunjukkan bahwa penghargaan bagi Jawa Barat hadir di tengah evaluasi yang tetap menuntut perbaikan menyeluruh pada kualitas pemerintahan daerah.
Sinyal kuat bagi daerah lain
Bagi Jawa Barat, penghargaan ini menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat agenda pembangunan daerah. Namun, apresiasi tersebut juga sekaligus menjadi pengingat bahwa kinerja pemerintahan tidak berhenti pada penghargaan, melainkan harus tercermin dalam kualitas layanan dan efektivitas kebijakan.
Di tingkat nasional, penilaian Kemendagri memperlihatkan bahwa pemerintah daerah kini semakin dilihat dari kemampuan mengelola perencanaan, anggaran, dan hasil pembangunan secara terukur. Dalam suasana itu, capaian Pemprov Jabar menjadi salah satu contoh bahwa tata kelola yang kuat bisa memberi pengaruh besar dalam penilaian kinerja pemerintahan daerah.
