Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di tengah kondisi sampah yang disebut makin darurat di banyak daerah. Di kota-kota besar, persoalan ini sudah masuk fase yang tidak lagi bisa ditangani dengan cara biasa.
Langkah percepatan itu diarahkan untuk memangkas hambatan perizinan yang selama ini menghambat proyek PSEL di berbagai daerah. Pemerintah juga menilai skema ini bisa mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sekaligus mengubah sampah perkotaan menjadi sumber listrik.
Dorongan percepatan karena situasi darurat
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah, Zulkifli Hasan, menyebut pemerintah menargetkan hasil yang mulai terasa dalam dua tahun ke depan atau hingga 2028. Ia menegaskan fokus utama saat ini ada pada deregulasi dan penyederhanaan izin yang selama ini menjadi hambatan utama proyek waste to energy.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/7/2026), yang dikutip beritasatu.com, Zulkifli Hasan menilai persoalan sampah sudah masuk fase darurat. Ia juga menyinggung kebakaran di Jatiwaringin dan Bantar Gebang sebagai contoh nyata seriusnya situasi yang dihadapi saat ini.
24 proyek sudah masuk tahap peluncuran
Pemerintah menyebut sudah ada 24 proyek waste to energy yang memasuki tahap peluncuran di sejumlah kota. Selain itu, ada rencana peluncuran proyek baru di Sumatera Selatan pada Oktober 2026.
| Informasi | Detail | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah proyek yang masuk tahap peluncuran | 24 | Di sejumlah kota |
| Peluncuran proyek baru | Sumatera Selatan | Oktober 2026 |
| Target hasil mulai terasa | Hingga 2028 | Setelah percepatan berjalan |
Skema ini dipandang sebagai salah satu jalan paling konkret untuk menjawab krisis sampah perkotaan. Namun keberhasilannya tetap bergantung pada kelancaran perizinan, kesiapan investasi, dan eksekusi proyek di lapangan.
Perubahan budaya tetap dibutuhkan
Meski pembangunan fasilitas menjadi fokus utama, pemerintah menilai tantangan lain juga tidak kalah penting. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan masyarakat untuk mengubah budaya pengelolaan sampah.
Ia menekankan bahwa isu ini bukan hanya urusan pemerintah pusat. Media, pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama disebut punya peran dalam membangun kebiasaan baru agar sampah tidak terus menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar.
Dengan percepatan proyek dan penyederhanaan izin, pemerintah berharap fasilitas pengolahan sampah menjadi energi bisa segera beroperasi lebih luas. Di tengah darurat sampah, langkah ini menjadi salah satu upaya paling disorot untuk mengurangi tekanan pada TPA dan mengubah sampah perkotaan menjadi listrik.