Pemerintah China menolak tuduhan Donald Trump yang menyebut Beijing terlibat dalam upaya memengaruhi pemilu di Amerika Serikat. Beijing menilai tudingan tersebut tidak didukung fakta dan sengaja diarahkan untuk merugikan citra China.
Polemik ini menghangat menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat pada November 2026. Di tengah perdebatan mengenai keamanan data dan integritas pemilu, China justru menyoroti rekam jejak pengawasan Washington di berbagai negara.
Beijing Tegaskan Prinsip Non-Intervensi
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyampaikan penolakan itu kepada wartawan di Beijing pada Jumat. Ia menyatakan tuduhan dari Amerika Serikat bukan klaim baru dan disebut telah lama tidak memiliki dasar yang kuat.
“Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan China,” kata Lin. Menurut dia, China berpegang pada prinsip untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain.
Lin juga menegaskan Beijing tidak memiliki kepentingan untuk memengaruhi proses politik di Amerika Serikat. Ia mengatakan China tidak pernah melakukan intervensi dalam pemilu Amerika Serikat.
Penolakan tersebut muncul setelah Trump menyampaikan tuduhan mengenai dugaan kerentanan sistem pemilu AS. Dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional pada jam tayang utama, Trump mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen.
Klaim soal 220 Juta Data Pemilih
Trump menuduh China memperoleh 220 juta data pemilih Amerika Serikat sejak siklus pemilu 2020. Ia menyebutnya sebagai “kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah.”
Menurut Trump, dokumen intelijen yang dideklasifikasi memperlihatkan campur tangan asing dalam skala luas serta kelemahan serius dalam sistem pemilu AS. Namun, China membantah keseluruhan tuduhan tentang keterlibatan Beijing dalam proses politik tersebut.
Trump juga mengutip laporan CIA yang disebut berkaitan dengan situasi pada pertengahan 2018, ketika ia menjalani masa jabatan pertamanya. Laporan itu disebut memuat dugaan kebijakan Partai Komunis China untuk memanfaatkan unsur di dalam dan luar negeri yang menentangnya.
Menurut klaim Trump, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi perolehan suaranya pada pemilu 2020. Ia turut menyebut upaya itu dapat ditujukan untuk mendorongnya mengundurkan diri atau menggagalkan peluangnya kembali terpilih.
| Periode | Peristiwa yang Disebut |
|---|---|
| Pertengahan 2018 | Trump mengutip laporan CIA mengenai kebijakan Partai Komunis China yang disebut terkait penentangan terhadap dirinya. |
| Siklus pemilu 2020 | Trump menuduh China memperoleh 220 juta data pemilih AS dan berupaya memengaruhi peluang elektoralnya. |
| November 2026 | Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu. |
China Balik Soroti Washington
Dalam responsnya, Lin tidak hanya membantah tuduhan terhadap China, tetapi juga mempertanyakan tindakan Amerika Serikat terhadap negara lain. Ia menyoroti dugaan pengawasan jangka panjang Washington terhadap pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di berbagai negara.
Lin mempertanyakan pihak yang selama ini mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara sewenang-wenang. Ia juga menilai praktik pengawasan tanpa pandang bulu dapat menempatkan data warga negara asing dalam risiko besar.
Laporan VIVA menyebut Trump menggunakan rujukan laporan CIA untuk memperkuat tuduhannya terhadap China. Sementara itu, posisi Beijing tetap tidak berubah, yakni menolak tuduhan tersebut dan menegaskan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain.
Perbedaan pernyataan kedua pihak memperlihatkan bahwa isu keamanan data pemilih masih menjadi bagian penting dalam perseteruan politik Washington dan Beijing. Menjelang agenda Pemilu AS pada 2026, tuduhan campur tangan asing kembali menjadi salah satu isu yang menonjol.