Pemerintah dan DPR telah mengunci kerangka awal RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok hingga 6,5 persen. Kesepakatan ini menjadi dasar penting sebelum usulan awal RUU APBN 2027 disusun pemerintah dan dibawa ke pembahasan lanjutan.
Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Senayan, Jakarta, Puan Maharani mengesahkan hasil pembahasan pendahuluan yang sebelumnya sudah disepakati bersama Badan Anggaran DPR. Tahap berikutnya akan dilanjutkan bersama pemerintah dan Komisi XII DPR sebelum APBN 2027 disahkan pada akhir Oktober 2026.
Target Pertumbuhan, Inflasi, Dan Rupiah Sudah Dipatok
Kesepakatan awal itu menempatkan pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8-6,5 persen. Dengan demikian, target tertinggi yang dipakai dalam rancangan awal berada di level 6,5 persen.
Selain itu, inflasi dipatok 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan 6,5-7,3 persen. Seluruh asumsi ini akan menjadi acuan utama saat pemerintah menyusun postur anggaran.
| Asumsi Makro | Kisaran | Catatan |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,8-6,5 persen | Target tertinggi 6,5 persen |
| Inflasi | 1,5-3,5 persen | Asumsi awal RAPBN 2027 |
| Rupiah | Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS | Patokan nilai tukar |
| Suku bunga SBN 10 tahun | 6,5-7,3 persen | Asumsi pembiayaan |
Belanja Negara Lebih Besar Dari Pendapatan
Di sisi fiskal, pendapatan negara disepakati berada pada level 12,01-12,40 persen terhadap PDB. Rinciannya terdiri dari perpajakan 10,16-10,50 persen PDB, PNBP 1,85-1,89 persen PDB, dan hibah 0,002-0,003 persen PDB.
Belanja negara dipatok lebih tinggi, yakni 13,81-14,80 persen PDB. Komponennya mencakup belanja pemerintah pusat 11,26-12,01 persen PDB dan transfer ke daerah 2,55-2,79 persen PDB.
| Komponen Fiskal | Kisaran | Keterangan |
|---|---|---|
| Pendapatan negara | 12,01-12,40 persen PDB | Kerangka awal APBN |
| Penerimaan perpajakan | 10,16-10,50 persen PDB | Bagian utama pendapatan |
| PNBP | 1,85-1,89 persen PDB | Penerimaan negara bukan pajak |
| Belanja negara | 13,81-14,80 persen PDB | Lebih tinggi dari pendapatan |
Defisit, Pembiayaan, Dan Arah Pembangunan
Dalam postur makro fiskal, keseimbangan primer dipatok dari surplus 0,45 persen PDB sampai defisit 0,14 persen PDB. Adapun defisit anggaran berada pada kisaran 1,8-2,4 persen PDB, sementara pembiayaan investasi berada di level minus 0,50-0,90 persen PDB.
Kesepakatan itu juga mencatat jumlah pinjaman terhadap PDB pada kisaran 40,31-40,64 persen. Kerangka ini akan menjadi dasar pemerintah saat menetapkan usulan awal RUU APBN 2027 pada 16 Agustus 2026.
Di luar angka-angka fiskal, target pembangunan 2027 juga sudah disusun. Tingkat kemiskinan ditetapkan pada kisaran 6,0-6,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen.
Target lain mencakup rasio gini 0,362-0,367, tingkat pengangguran terbuka 4,3-4,87 persen, dan indeks modal manusia 0,575. Pemerintah juga memasang target indeks kesejahteraan petani 0,8038, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen, GNI per kapita US$5.800-US$5.840, serta indeks kualitas lingkungan hidup 76,84.
Dengan kerangka awal yang sudah disepakati pemerintah dan DPR, arah RAPBN 2027 kini mengarah pada kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, disiplin fiskal, dan target pembangunan sosial yang lebih terukur. Seluruh angka tersebut akan menjadi pijakan penting dalam pembahasan APBN berikutnya hingga tahap pengesahan akhir.
