PBB memperluas sorotan global atas kekerasan seksual dalam perang dengan memasukkan Rusia ke daftar hitam bersama Israel. Keputusan itu menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan lagi isu pinggiran dalam konflik, melainkan pola pelanggaran yang kini didokumentasikan PBB di sejumlah medan perang.
Daftar tahunan itu memuat 77 pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dari sekitar 12 negara yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah terbaru juga menandai pertama kalinya Rusia masuk daftar tersebut, dengan tuduhan terkait tawanan perang dan warga sipil yang ditahan selama perang di Ukraina.
Rusia dan Israel sama-sama jadi pusat perhatian
Untuk Rusia, PBB menyebut ada 310 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi terkait konflik di Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Mayoritas korban dilaporkan laki-laki, dan kasus-kasus itu berkaitan dengan tawanan perang serta tahanan sipil.
Pihak berwenang Rusia disebut konsisten menolak akses bagi penyelidik HAM PBB. Meski begitu, temuan yang terkumpul dinilai cukup kuat untuk memasukkan Rusia ke dalam daftar hitam tahun ini.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membantah keras tuduhan itu. Ia menyebutnya sebagai kebohongan tanpa dasar dan mengatakan Rusia akan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menolak gambaran bahwa negaranya adalah pihak yang melakukan kekejaman.
Israel kembali tercatat, Hamas tetap masuk daftar
Israel juga kembali masuk daftar tahun 2025, baik melalui pasukan militer maupun aparat keamanannya. Hamas turut tercantum karena sebelumnya sudah lebih dulu dimasukkan setelah serangan 7 Oktober 2023 ke Israel yang memicu perang di Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya sudah memperingatkan bahwa Israel dan Rusia berpotensi masuk daftar tersebut. Peringatan itu kini berujung pada keputusan resmi yang langsung memicu reaksi keras dari kedua negara.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan kekecewaan atas keputusan itu melalui media sosial. Ia menuding Guterres menempatkan Israel sejajar dengan Hamas, ISIS, dan kelompok teroris lain.
Israel mengatakan sudah menyerahkan dokumen, data, dan jawaban rinci untuk membantah tuduhan dalam laporan PBB. Kementerian Luar Negeri Israel juga menyebut keputusan itu menunjukkan permusuhan institusional PBB yang disebutnya telah berlangsung lama.
Temuan PBB soal dugaan kekerasan seksual
Laporan PBB menyebut pihaknya mendokumentasikan pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel maupun di wilayah Palestina yang diduduki. PBB memverifikasi sejumlah kasus yang disebut terjadi sebagai bentuk penyiksaan terhadap korban dari Gaza dan Tepi Barat.
Dalam laporan itu, PBB menyebut telah memverifikasi kasus terhadap 14 pria, tujuh perempuan, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dari jumlah itu, 13 kasus terjadi sepanjang 2025, sedangkan 18 kasus lain tercatat pada 2023 dan 2024.
Bentuk pelanggaran yang dicantumkan meliputi pemerkosaan, pemerkosaan beramai-ramai, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik pada alat kelamin, penembakan yang menargetkan alat kelamin, hingga penggeledahan telanjang tanpa alasan keamanan yang jelas. Laporan itu juga menyebut adanya ancaman pemerkosaan dan pemaksaan untuk telanjang.
PBB menambahkan sedikitnya sembilan korban, sebagian besar dari Gaza, disebut mengalami pemerkosaan atau pemerkosaan beramai-ramai, bahkan berulang kali. Pelaku yang diduga terlibat berasal dari Pasukan Pertahanan Israel, petugas penjara Israel, pasukan khusus, dan unit kepolisian.
Konflik, akses investigasi, dan hambatan pengungkapan
Di sisi lain, pemantau HAM di Ukraina mendokumentasikan 31 kasus kekerasan seksual terkait konflik terhadap tawanan perang dan tahanan sipil. Sebagian besar kasus itu terjadi sebelum 2025, tetapi Ukraina tidak dimasukkan ke daftar hitam PBB.
Laporan ini kembali menegaskan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi salah satu pelanggaran paling serius dalam perang. PBB juga menyoroti bahwa akses investigasi dan kerja sama dari pihak-pihak terkait masih menjadi hambatan utama untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.
Source: www.viva.co.id
