Sidang Kongres Amerika Serikat kembali menyorot isu yang selama ini dijaga kabur oleh Washington: apakah Israel memiliki senjata nuklir. Pertanyaan itu membuat Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berada di posisi sulit, tetapi ia tetap memilih jawaban diplomatis yang tidak mengubah kebijakan lama Amerika.
Rubio tidak memberi pengakuan tegas dan juga tidak membantah kepemilikan nuklir Israel. Ia justru menyebut, “Sebagian besar dunia menilai bahwa mereka memilikinya,” lalu meminta pembahasan lebih lanjut dilakukan secara tertutup.
Tekanan agar Washington lebih terbuka
Pertanyaan itu datang dari anggota Kongres Joaquin Castro, yang mendorong pemerintah AS memberi kejelasan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Castro menilai transparansi penting karena Kongres perlu memahami risiko jika konflik di kawasan terus melebar.
Ia menyoroti keterlibatan AS bersama Israel dalam ketegangan militer melawan Iran. Menurutnya, Kongres tidak bisa menilai risiko perang secara utuh jika tidak mengetahui apa yang disebutnya sebagai “garis merah” penggunaan senjata nuklir oleh Israel.
Castro tidak bergerak sendirian. Ia bersama 30 anggota parlemen lain mengirim surat kepada Departemen Luar Negeri AS untuk meminta penjelasan resmi soal kemampuan nuklir Israel.
Mereka berpendapat kebijakan nonproliferasi AS di Timur Tengah akan terlihat tidak konsisten jika status nuklir salah satu pihak utama konflik tetap dibiarkan dalam ruang abu-abu. Para anggota parlemen itu juga menilai informasi tersebut penting bagi badan pengawas di Kongres yang ikut menentukan kebijakan perang dan keamanan.
Jawaban yang tetap dijaga tertutup
Rubio mengakui pertanyaan Castro sebagai hal yang adil. Namun ia tetap menegaskan bahwa jawaban yang lebih lengkap hanya bisa disampaikan dalam format rahasia.
Sikap itu memperlihatkan kebijakan lama AS yang kerap disebut sebagai ambiguitas strategis. Dalam praktiknya, Washington memang memilih tidak mengonfirmasi kemampuan nuklir Israel di ruang publik, meski isu itu sudah lama menjadi perhatian internasional.
Rubio juga menyebut bahwa sikap diam tersebut merupakan bagian dari fitur kebijakan luar negeri AS. Jawaban itu menunjukkan Washington masih mempertahankan garis diplomatik yang sangat hati-hati saat membahas salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah.
Isu lama yang makin sensitif
Israel secara luas diyakini memiliki arsenal nuklir, meski bukan penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Hingga kini, Tel Aviv tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun membantah keberadaan senjata pemusnah massal tersebut.
Isu itu makin sensitif setelah sejumlah pernyataan kontroversial dari pejabat Israel dan politikus pro-Israel mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Pada November 2023, Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu sempat menyebut bahwa menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah salah satu pilihan.
Di Amerika Serikat, politikus pro-Israel Randy Fine juga pernah menyerukan penggunaan kekuatan nuklir terhadap Palestina. Ia bahkan membandingkannya dengan serangan AS ke Jepang pada Perang Dunia II.
Pernyataan-pernyataan seperti itu ikut memperbesar kekhawatiran publik tentang arah eskalasi konflik jika isu nuklir terus berada di luar pengawasan terbuka. Karena itu, desakan agar Washington lebih jelas kini tidak hanya soal diplomasi, tetapi juga soal pengawasan risiko perang.
Kaitannya dengan Iran dan keamanan kawasan
Dalam konteks yang lebih luas, pemerintahan Donald Trump pada 28 Februari lalu bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran. Langkah itu disebut bertujuan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir, klaim yang terus dibantah Iran.
Situasi tersebut membuat pertanyaan Kongres tentang posisi nuklir Israel terasa makin relevan. Kebijakan AS di kawasan itu kini dinilai tidak bisa dipisahkan dari isu pencegahan proliferasi senjata nuklir dan potensi eskalasi perang yang lebih luas.
Rubio mungkin menutup ruang jawaban di sidang terbuka, tetapi tekanan politik untuk membuka detail kebijakan itu belum mereda. Selama Israel tetap berada dalam status yang tidak dikonfirmasi secara resmi, Kongres kemungkinan akan terus menuntut kejelasan atas batas risiko yang selama ini hanya dibahas di balik pintu tertutup.
Source: mediaindonesia.com
