Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel bergerak untuk menguasai hingga 70 persen wilayah Gaza secara bertahap. Langkah itu langsung memicu kekhawatiran baru karena dinilai akan memperluas pendudukan dan semakin mempersempit ruang hidup warga Palestina di wilayah yang sudah hancur akibat perang.
Arah kebijakan itu juga memperlihatkan bahwa batas kendali Israel di Gaza terus bergeser. Hamas menilai manuver tersebut merusak peluang stabilisasi dan deeskalasi yang sempat dibangun lewat gencatan senjata.
Kendali Israel terus meluas
Netanyahu menyebut Israel kini berada di 60 persen wilayah Jalur Gaza setelah sebelumnya menguasai sekitar 50 persen. Ia lalu menegaskan target awal berikutnya adalah 70 persen.
“Arahan saya adalah bergerak untuk mengambilnya langkah demi langkah—pertama-tama 70 persen. Mari kita mulai dengan itu,” kata Netanyahu dikutip dari CNN.
Pernyataan itu menunjukkan ekspansi militer dilakukan bertahap. Di lapangan, perubahan ini berarti semakin sedikit wilayah yang tersisa bagi warga sipil Palestina untuk bertahan di tengah kehancuran infrastruktur dan blokade yang ketat.
Benturan dengan gencatan senjata
Rencana perluasan wilayah ini dinilai melanggar batas demarkasi gencatan senjata Oktober 2025 yang sebelumnya disepakati. Dalam perjanjian itu, posisi militer Israel disebut dibatasi pada 53 persen wilayah, bukan 60 persen apalagi 70 persen.
Ketegangan juga meningkat karena implementasi rencana damai mandek di tengah saling tuduh pelanggaran. Proses pelucutan senjata yang belum selesai dan ketidakpastian soal pengerahan pasukan keamanan internasional ikut membuat penarikan pasukan Israel tertahan.
Hamas menyebut langkah Israel sebagai pelemahan serius terhadap perjanjian yang ada. Kelompok itu menilai Tel Aviv berupaya memaksakan fakta baru di lapangan dengan kekerasan demi memperkuat kendali militer atas Jalur Gaza.
Dampak kemanusiaan makin berat
Perluasan pendudukan membuat sekitar 2 juta warga Palestina terdesak ke sisa wilayah yang semakin sempit. Kondisi itu memperburuk krisis kemanusiaan karena banyak keluarga hidup di area yang rusak berat dan terus dibayangi serangan.
Blokade yang makin ketat juga berisiko mengisolasi warga sipil di zona yang terus mengecil. Otoritas kesehatan Palestina mencatat ratusan nyawa melayang sejak kesepakatan damai formal diberlakukan, menandakan kekerasan belum benar-benar berhenti.
Utusan diplomatik Nickolay Mladenov mengingatkan bahwa kegagalan memajukan pembicaraan damai dapat berujung pada pemisahan wilayah yang permanen. Ia juga menyoroti fakta di lapangan ketika warga sipil masih terbunuh dan keluarga hidup dalam ketakutan akibat serangan udara.
Sikap keras Israel dan respons Hamas
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz ikut menegaskan sikap keras pemerintahnya terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam serangan masa lalu. Ia menyebut semua pihak yang memimpin pembantaian 7 Oktober akan dikejar dan dijatuhi hukuman.
“Kami berjanji untuk melenyapkan semua orang yang memimpin pembantaian 7 Oktober, dan itulah yang akan dilakukan: mereka semua dijatuhi hukuman mati di mana saja,” tulis Katz.
Di sisi lain, Hamas menilai kebijakan Israel bukan hanya soal keamanan, tetapi juga upaya memperkuat cengkeraman atas Gaza. Kelompok itu menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap isi gencatan senjata dan ancaman langsung terhadap peluang stabilisasi.
Dengan posisi kedua pihak yang masih saling berhadapan dan rencana keamanan internasional yang belum jelas, masa depan Gaza kembali berada dalam ketidakpastian. Perubahan batas kendali di lapangan terus memperkecil ruang bagi tercapainya deeskalasi yang nyata.
