Program Makan Bergizi Gratis bagi siswa dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi diberikan secara merata. Namun, Badan Gizi Nasional masih menimbang dampak psikologis di sekolah sebelum menetapkan skema penerima manfaat baru.
Pertimbangan itu muncul karena dalam satu sekolah bisa terdapat siswa dari latar ekonomi yang sangat beragam. Pemerintah ingin menghindari situasi ketika sebagian murid menerima makanan, sementara teman sekelasnya tidak mendapatkannya.
BGN Diberi Waktu Maksimal Satu Bulan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, mengatakan pembahasan mengenai penataan penerima Program Makan Bergizi Gratis masih berjalan. Presiden Prabowo Subianto memberi waktu maksimal satu bulan kepada BGN untuk membenahi tata kelola program tersebut.
Menurut Trenggono, hasil kajian belum bisa diumumkan karena sejumlah aspek masih dibahas. “Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya,” ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
Penataan penerima manfaat menjadi salah satu fokus utama selama masa pembenahan itu. BGN akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran dan dinamika yang ditemukan di lapangan.
“Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya,” kata Trenggono. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu.
Desil Atas Masuk Kajian Efisiensi
Kelompok keluarga pada desil 8 hingga 10 menjadi salah satu kategori yang sedang dikaji. Dalam pemetaan sosial ekonomi, kelompok ini merujuk pada lapisan keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah memprioritaskan penerima yang paling membutuhkan. Kelompok dari desil bawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi perhatian dalam penataan tersebut.
| Kelompok atau Wilayah | Arah Penataan MBG |
|---|---|
| Keluarga desil 8 hingga 10 | Masih dikaji kemungkinan tidak lagi menerima program |
| Kelompok desil bawah | Menjadi prioritas penerima manfaat |
| Daerah tertinggal | Diprioritaskan dalam penyaluran program |
| Daerah dengan stunting tinggi | Tetap menjadi sasaran perhatian program |
Agustina menilai efisiensi dapat dilakukan terhadap kelompok yang tidak lagi harus menerima bantuan makan bergizi. “Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Penentuan Penerima Tak Hanya Berdasarkan Kondisi Ekonomi
Meski demikian, BGN tidak hanya memakai kategori desil sebagai satu-satunya dasar keputusan. Agustina menekankan bahwa komposisi siswa di setiap sekolah perlu diperhatikan agar kebijakan tidak memunculkan persoalan baru di lingkungan belajar.
Ia mencontohkan kondisi sekolah yang siswanya terbagi hampir seimbang antara kelompok ekonomi menengah ke bawah dan kelompok yang sedikit lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu, pemisahan penerima MBG perlu mempertimbangkan perasaan siswa yang berhadapan langsung setiap hari.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ucap Agustina.
BGN akan menggunakan masa kajian tersebut untuk melihat kondisi penyaluran di lapangan sebelum menyampaikan keputusan. Arah akhirnya adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis lebih terfokus kepada anak-anak dan wilayah yang paling membutuhkan.
