Kewajiban menghapus TikTok dari perangkat pemerintah federal Amerika Serikat tidak lagi berlaku untuk versi aplikasi yang beroperasi setelah restrukturisasi kepemilikan. Perubahan ini membuka status baru bagi TikTok di lingkungan pemerintahan, meski tiap lembaga tetap dapat menerapkan pembatasannya sendiri.
Dasar perubahan tersebut adalah pendapat hukum terbaru dari Office of Legal Counsel di bawah Departemen Kehakiman AS. Unit ini menilai aturan lama hanya menyasar versi TikTok dengan karakteristik kepemilikan yang sebelumnya memicu kekhawatiran keamanan nasional.
Aturan Lama Dinilai Tidak Mencakup Versi Baru
Office of Legal Counsel menerbitkan pendapat hukum setebal 12 halaman pada Kamis, 16 Juli 2026. Dokumen itu disampaikan kepada wakil penasihat hukum presiden, enam bulan setelah struktur operasional TikTok di AS berubah.
Menurut pendapat tersebut, ketentuan penghapusan aplikasi dari perangkat pemerintah federal tidak otomatis berlaku terhadap operasional TikTok yang telah direstrukturisasi. Perubahan kepemilikan menjadi faktor utama dalam penilaian baru itu.
“Kongres hanya melarang versi TikTok yang memiliki karakteristik kepemilikan yang sama dan menjadi sumber kekhawatiran sebelumnya,” demikian isi pendapat hukum tersebut. Dengan kata lain, aturan penghapusan sebelumnya tidak langsung ditujukan kepada versi aplikasi yang kini beroperasi di AS.
Namun, status baru ini tidak berarti seluruh pegawai federal bebas menggunakan TikTok pada perangkat kerja. Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa setiap lembaga masih memiliki kewenangan untuk membatasi atau melarang aplikasi itu melalui kebijakan internal.
Perubahan Kepemilikan Menjadi Titik Balik
Restrukturisasi operasional TikTok di Amerika Serikat diselesaikan pada Januari 2026. Dalam skema baru tersebut, konsorsium investor asal AS mengambil alih mayoritas kepemilikan operasional aplikasi di negara itu.
ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Beijing, masih mempertahankan 19,9% saham. Porsi tersebut membedakan struktur terbaru dari model kepemilikan yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah dan Kongres AS.
| Periode | Perkembangan |
|---|---|
| Akhir 2022 | Kongres AS mengesahkan aturan bipartisan yang mewajibkan penghapusan TikTok dari perangkat pemerintah federal. |
| 2024 | Kongres mengesahkan aturan yang dapat menghentikan operasional TikTok jika ByteDance tidak melepas kepemilikan di AS. |
| Januari 2026 | Restrukturisasi selesai dan mayoritas kepemilikan operasional beralih ke investor asal AS. |
| 16 Juli 2026 | Office of Legal Counsel menyatakan aturan penghapusan lama tidak lagi mencakup TikTok versi baru. |
Kekhawatiran Data Pemerintah
Larangan awal muncul pada akhir 2022 melalui undang-undang bipartisan yang berlaku bagi lembaga di bawah cabang eksekutif. Aturan itu juga mencakup aplikasi atau layanan penerus yang dikembangkan maupun disediakan oleh ByteDance atau entitas miliknya.
Pemerintah AS selama bertahun-tahun menyoroti potensi risiko akses terhadap data sensitif pemerintah melalui aplikasi tersebut. Kekhawatiran itu terkait kemungkinan data dapat diakses pihak-pihak di China.
Pada 2024, Kongres kembali mengesahkan undang-undang yang secara praktis dapat menghentikan operasional TikTok di AS apabila ByteDance tidak melepas kepemilikan operasionalnya. Sehari sebelum aturan itu mulai berlaku, Presiden Donald Trump menginstruksikan Departemen Kehakiman AS untuk tidak menegakkannya karena restrukturisasi sedang dirampungkan.
Karena itu, pencabutan kewajiban penghapusan tidak menghapus ruang bagi lembaga federal untuk bersikap lebih ketat. Penggunaan TikTok pada perangkat dinas tetap dapat berbeda antara satu instansi dan instansi lain, bergantung pada kebijakan manajemen, produktivitas, serta pertimbangan keamanan masing-masing.
