Pentagon tidak lagi mewajibkan anggota militer Amerika Serikat menerima vaksin flu. Kebijakan baru itu diumumkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth melalui video di X dan langsung menandai perubahan penting dalam aturan kesehatan yang berlaku di tubuh militer.
Hegseth menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghapus mandat yang dinilai terlalu luas dan mengganggu kesiapan tempur. Ia juga menegaskan bahwa personel yang tetap ingin menerima vaksin flu masih dipersilakan, tetapi tidak akan lagi dipaksa.
Perubahan di tengah geser kebijakan vaksin federal
Keputusan Pentagon ini muncul di saat pemerintahan Trump memperluas penyesuaian terhadap kebijakan vaksin federal. Perubahan itu ikut menyentuh rekomendasi yang berkaitan dengan anak-anak, sehingga menunjukkan arah baru yang lebih ketat terhadap mandat kesehatan publik.
Langkah tersebut menambah rangkaian perubahan besar setelah militer mencabut mandat vaksin COVID-19 pada 2023. Sebelumnya, pada 2021, mantan Presiden Joe Biden memerintahkan anggota angkatan bersenjata untuk divaksinasi COVID-19, meski kebijakan itu memicu penolakan dari Partai Republik.
Kebijakan lama itu juga berdampak nyata di lapangan. Ribuan personel militer diberhentikan karena menolak vaksin COVID-19, sehingga isu wajib vaksin di lingkungan pertahanan AS sudah lama menjadi titik ketegangan politik dan institusional.
Alasan Pentagon mengubah aturan
Hegseth menilai kewajiban vaksin flu untuk setiap prajurit, di setiap tempat, dan dalam semua keadaan, terlalu luas. Ia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai pendekatan yang tidak rasional dan tidak lagi sesuai dengan cara Pentagon ingin mengatur kesehatan personel.
Pernyataan itu menunjukkan perubahan sikap terhadap mandat kesehatan yang bersifat universal. Sebelumnya, pendekatan seperti ini dianggap sebagai bagian dari disiplin dan kesiapan pasukan, tetapi kini Pentagon memberi ruang lebih besar pada pilihan individu.
Meski begitu, keputusan ini tidak berarti larangan bagi vaksin flu. Personel militer masih dapat memilih untuk menerima vaksin tersebut, hanya saja statusnya kini berubah dari kewajiban menjadi keputusan pribadi.
Dampak bagi jumlah personel militer
Kebijakan baru ini berpotensi memengaruhi sekitar 1,3 juta personel aktif militer Amerika Serikat. Di luar itu, ada lebih dari 750.000 anggota Garda Nasional dan cadangan yang juga berada dalam ekosistem pertahanan AS.
Skala ini membuat perubahan aturan tampak signifikan, bukan hanya sebagai penyesuaian teknis. Setiap perubahan pada kebijakan kesehatan militer biasanya berdampak luas karena menyentuh struktur personel yang sangat besar dan tersebar di berbagai satuan.
Dalam konteks tersebut, penghapusan mandat vaksin flu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Pentagon ingin menata ulang hubungan antara kebijakan kesehatan dan kesiapan tempur. Namun, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan baru tentang konsistensi kebijakan kesehatan di institusi keamanan nasional.
Posisi lembaga kesehatan tetap berbeda
Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia masih merekomendasikan vaksin flu untuk semua orang berusia 6 bulan ke atas. Rekomendasi ini memperlihatkan bahwa langkah Pentagon berjalan berlawanan dengan arahan kesehatan global yang masih berlaku.
Perbedaan pandangan tersebut menegaskan adanya jarak antara kebijakan pertahanan dan panduan kesehatan internasional. Pentagon memilih memberi ruang pada kebijakan internal, sementara lembaga kesehatan dunia tetap menempatkan vaksin flu sebagai perlindungan umum yang dianjurkan.
Dalam laporan Reuters, produsen vaksin Sanofi, CSL Seqirus, GSK, dan AstraZeneca belum segera memberikan komentar. Hingga pengumuman itu, keputusan Pentagon menempatkan vaksin flu sebagai pilihan masing-masing personel, bukan lagi kewajiban yang harus dipenuhi seluruh anggota militer.
