Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita tidak berkaitan dengan program biodiesel B50. Ia menyebut pemicu utama justru datang dari naiknya harga crude palm oil atau CPO di pasar global dan meningkatnya biaya produksi minyak goreng.
Penegasan itu disampaikan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, di tengah persiapan pemerintah menjalankan mandatori campuran minyak sawit tersebut. Menurut Budi, evaluasi harga dilakukan karena nilai keekonomian MinyaKita sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Harga dinilai tak lagi sejalan dengan biaya produksi
Budi menolak anggapan bahwa B50 menjadi penyebab utama kenaikan HET MinyaKita. Ia menjelaskan bahwa struktur biaya produksi sudah berubah cukup besar dibanding saat harga terakhir ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa HET MinyaKita sudah berlaku sejak Agustus 2024 dan belum pernah berubah. Karena itu, penyesuaian harga dianggap wajar ketika biaya operasional industri ikut bergerak naik.
Pemerintah saat ini masih membahas besaran penyesuaian bersama berbagai kementerian dan lembaga teknis terkait. Kementerian Perdagangan belum memastikan kapan pengumuman resmi akan disampaikan ke publik.
B50 diproyeksikan dorong permintaan CPO
Pemerintah menjadwalkan penerapan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menggabungkan 50 persen minyak sawit dengan 50 persen solar, sehingga diperkirakan menaikkan permintaan CPO di dalam negeri.
Meski begitu, Mendag menegaskan dampak B50 tidak menjadi dasar penyesuaian HET MinyaKita. Ia kembali menekankan bahwa kenaikan biaya produksi dan pergerakan harga CPO menjadi faktor yang lebih langsung memengaruhi evaluasi harga.
Stok masih cukup, harga nasional relatif stabil
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menyebut stok MinyaKita masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pantauan harian juga menunjukkan harga rata-rata nasional sempat turun tipis dari posisi sebelumnya.
Budi menyebut harga MinyaKita saat ini berada di kisaran Rp 15.800-an per liter. Sebelumnya, harga rata-rata disebut masih berada di sekitar Rp 15.900-an per liter.
Distribusi jadi tantangan di wilayah tertentu
Meski kondisi nasional relatif stabil, disparitas harga masih terlihat di beberapa daerah. Hambatan logistik menjadi penyebab utama, terutama di kawasan timur Indonesia.
Papua menjadi salah satu wilayah yang disebut mengalami harga lebih mahal karena faktor distribusi. Untuk meredam lonjakan di daerah terdampak, pemerintah telah meminta Bulog ikut mengintervensi pendistribusian ke Papua.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan harga bahan baku, tetapi juga rantai pasok di daerah. Karena itu, pembahasan HET berjalan bersamaan dengan upaya menjaga pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
