Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi tidak lagi diberikan kepada anak-anak dari keluarga menengah atas hingga sangat mampu. Usulan ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan yang akan langsung berlaku.
Pemerintah menaruh perhatian pada dampak perubahan aturan itu di lingkungan sekolah. Pemilahan penerima berdasarkan kondisi ekonomi keluarga dinilai dapat memunculkan perbedaan perlakuan di antara murid dalam satu kelas.
Penataan penerima manfaat menjadi isu penting karena cakupan program sudah sangat besar. MBG disebut telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di berbagai wilayah.
Kelompok Desil 8 hingga 10 Dibahas
Badan Gizi Nasional membahas kemungkinan menghentikan MBG bagi anak yang berasal dari kelompok sosial desil 8, 9, dan 10. Kelompok tersebut mencakup keluarga yang dinilai sudah mapan, kaya, hingga sangat kaya.
| Kelompok | Gambaran Kondisi Ekonomi | Status dalam Pembahasan |
|---|---|---|
| Desil 8 | Keluarga mapan | Berpotensi tidak lagi menerima MBG |
| Desil 9 | Keluarga kaya | Berpotensi tidak lagi menerima MBG |
| Desil 10 | Keluarga sangat kaya | Berpotensi tidak lagi menerima MBG |
Pembahasan mengenai kelompok tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu, 15 Juli 2026. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa rapat itu berfokus pada penataan kembali penerima manfaat program.
Menurut Agustina, terdapat pandangan agar anak dari keluarga mampu tidak lagi memperoleh makanan melalui MBG. Namun, pandangan itu belum ditetapkan sebagai kebijakan final pemerintah.
Tantangan di Lingkungan Sekolah
Persoalan utama bukan hanya menentukan batas kelompok ekonomi penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan penerapan aturan baru tidak menimbulkan persoalan sosial bagi anak-anak di sekolah.
Agustina mencontohkan kondisi sekolah negeri yang siswanya berasal dari latar belakang ekonomi beragam. Di satu sekolah, sekitar 50 persen murid dapat berasal dari kelompok desil menengah ke bawah, sementara sisanya dari kelompok menengah ke atas.
Situasi seperti itu berpotensi membuat sebagian anak menerima makanan, sedangkan teman sekelasnya tidak mendapatkan layanan yang sama. Pemerintah mempertimbangkan agar perbedaan tersebut tidak tampak mencolok dalam kegiatan belajar sehari-hari.
Dampak psikologis terhadap anak turut masuk dalam pertimbangan penataan penerima MBG. Kesiapan pelaksanaan kebijakan di lapangan juga perlu dinilai sebelum kriteria baru ditetapkan.
Presiden Minta Kajian Tidak Terburu-buru
Seperti diberitakan health.detik.com, Presiden Prabowo meminta seluruh pilihan yang muncul dalam rapat ditelaah lebih mendalam. Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa mengambil langkah yang dapat berdampak pada jutaan penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional diberi waktu kurang lebih satu bulan untuk mendalami berbagai kemungkinan penataan tersebut. Kajian itu mencakup cara menentukan sasaran program sekaligus metode penerapannya di sekolah.
Dalam pembahasan, terdapat pihak yang mendukung penghentian MBG bagi anak dari keluarga mampu. Di sisi lain, ada pula pihak yang tidak setuju sehingga belum tercapai keputusan mengenai kriteria baru penerima.
Hasil kajian BGN akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kelanjutan MBG bagi anak dari desil 8, 9, dan 10. Sampai keputusan diambil, status usulan penghentian bagi kelompok keluarga mampu masih tetap berupa wacana yang sedang dibahas.
