Wacana membuka Magang Nasional untuk lulusan SMA dan SMK mulai bergerak dari sekadar usulan menjadi pembahasan serius. Dorongan itu muncul karena akses ke dunia industri dinilai belum merata, terutama bagi lulusan di daerah.
Selama ini, program Magang Nasional dengan uang saku setara UMP atau UMK baru dibuka untuk lulusan baru jenjang sarjana dan diploma. Kondisi itu membuat muncul pertanyaan apakah lulusan SMA, SMK, dan SLTA sederajat juga bisa mendapat kesempatan yang sama.
Dorongan agar kesempatan lebih luas
Anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan langsung usulan itu dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia meminta Kemnaker memastikan program Magang Nasional bisa dirasakan seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia.
Menurut Uya Kuya, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri. Ia menilai kesempatan magang tidak semestinya hanya terkonsentrasi pada lulusan pendidikan tinggi.
Respons Menaker Yassierli
Yassierli menegaskan pemerintah perlu melihat aturan yang berlaku sebelum memperluas sasaran peserta. Ia menyebut kemungkinan perluasan itu bisa diterapkan pada angkatan ketiga Magang Nasional.
Saat ini, program tersebut masih berada dalam tahap persiapan angkatan kedua. Karena itu, pemerintah belum mengambil keputusan final untuk membuka akses bagi lulusan SMA dan SMK.
Perbedaan kebutuhan lulusan
Menaker menjelaskan bahwa lulusan SMK dan SMA memiliki kebutuhan yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Menurut dia, lulusan SMK dan SMA lebih membutuhkan sertifikasi, sedangkan lulusan perguruan tinggi lebih membutuhkan pengalaman langsung di tempat kerja.
Pandangan itu menjadi dasar pemerintah dalam merancang program saat ini. Namun, Yassierli menegaskan masukan agar lulusan SMA dan SMK di daerah mendapat kesempatan yang sama tetap akan dikaji.
Peluang untuk daerah
Pemerintah juga memberi perhatian pada lulusan SMA dan SMK di daerah yang akses industrinya masih terbatas. Keterbatasan itu menjadi alasan utama mengapa usulan perluasan program dinilai penting untuk dibahas.
Yassierli menyatakan pemerintah akan melihat kembali masukan tersebut agar kebijakan yang diambil tetap sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kemungkinan perluasan Magang Nasional tidak hanya bergantung pada jenjang pendidikan, tetapi juga pada pemerataan kesempatan bagi lulusan di berbagai wilayah.