Kuota sekolah negeri di Jawa Tengah kembali jadi perhatian karena daya tampung SMA dan SMK negeri belum mampu menampung seluruh lulusan SMP sederajat. Kondisi ini membuat proses Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB dinilai harus berlangsung adil, terbuka, dan bebas intervensi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai keterbatasan kursi negeri bisa memunculkan persoalan di tengah masyarakat jika seleksi tidak diawasi ketat. Ia menekankan bahwa SPMB harus memberi kepastian yang sama bagi semua calon murid, tanpa praktik titipan.
Daya tampung hanya untuk 40,83 persen lulusan
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 231.724 kursi untuk SPMB SMA dan SMK tahun ajaran 2026/2027. Di sisi lain, jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah mencapai 567.500 siswa.
Data itu menunjukkan kuota sekolah negeri baru mampu menampung 40,83 persen dari total lulusan. Artinya, sebagian besar lulusan tetap harus mencari pilihan pendidikan lain di luar sekolah negeri.
Kondisi tersebut membuat proses penerimaan murid baru menjadi momen yang sangat menentukan bagi banyak keluarga. Persaingan untuk masuk sekolah negeri pun diperkirakan tetap tinggi.
Saleh minta seleksi berjalan profesional
Saleh menilai keterbatasan daya tampung tidak boleh menjadi alasan munculnya ketidakadilan dalam penerimaan murid. Ia meminta seleksi berjalan profesional dan tidak memberi ruang bagi intervensi maupun praktik titipan.
Ia menegaskan, proses yang tidak bersih hanya akan memperbesar kekecewaan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB disebut menjadi hal yang krusial.
Menurut Saleh, keadilan dalam seleksi bukan hanya soal aturan teknis. Hal itu juga menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di daerah.
Transparansi informasi jadi kunci
Selain soal keadilan seleksi, Saleh juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh informasi SPMB mudah diakses masyarakat. Informasi itu meliputi jadwal, jalur penerimaan, hingga hasil seleksi yang harus disampaikan secara jelas.
Ia menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penerimaan murid baru. Tanpa informasi yang transparan, masyarakat akan lebih mudah curiga terhadap jalannya seleksi.
Saleh juga menekankan bahwa semua pihak harus menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Menurut dia, proses penerimaan tidak boleh menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat maupun calon siswa.
Sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Saleh menempatkan persoalan daya tampung ini sebagai perhatian serius dalam layanan pendidikan daerah. Dengan jumlah lulusan yang jauh lebih besar dibanding kursi negeri yang tersedia, SPMB menjadi tahap paling menentukan bagi banyak keluarga di Jawa Tengah.