Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaruh perhatian besar pada langkah awal Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru, Hasoloan Manalu. Di tengah tuntutan tata kelola yang makin ketat, sinergi dengan pemerintah daerah disebut menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas tetap kuat.
Pesan itu mengemuka saat pengukuhan Hasoloan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit membawa nilai moderasi, toleransi, kerukunan, dan kegotongroyongan yang perlu tercermin dalam kerja antarlembaga.
Sinergi Jadi Titik Awal
Menurut Khofifah, komunikasi yang baik antarpihak tidak bisa dianggap pelengkap. Ia menilai kebersamaan menjadi modal penting agar tugas BPKP di daerah sejalan dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam tugas pengawasan internal, BPKP dinilai tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, Khofifah berharap Hasoloan bisa menjalankan amanah dengan baik sekaligus memperkuat hubungan kerja dengan pemangku kepentingan daerah.
Fokus Pada Tata Kelola Dan Akuntabilitas
Hasoloan menyebut pengukuhan tersebut sebagai momentum untuk memperkenalkan diri kepada para mitra kerja. Ia juga menegaskan bahwa BPKP siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah.
Fokus kerja sama yang disampaikan mencakup penguatan tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas di Jawa Timur. Langkah awal yang akan ditempuh adalah membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Hasoloan menilai perbaikan tata kelola tidak mungkin dikerjakan BPKP sendirian. Dukungan pihak lain dibutuhkan agar pengawasan internal benar-benar memberi dampak pada praktik pemerintahan di daerah.
BPKP Diposisikan Sebagai Mitra Strategis
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menilai BPKP selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Peran itu dianggap penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi beragam persoalan pengelolaan.
Adhy mengatakan pemerintah provinsi kerap meminta pendampingan dan pengawasan dari BPKP untuk mengidentifikasi persoalan yang sudah terjadi maupun potensi masalah yang bisa muncul. Hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.
Di titik ini, pengukuhan Hasoloan menjadi lebih dari sekadar seremonial jabatan. Bagi Jawa Timur, fase awal kepemimpinan baru di BPKP justru langsung diuji oleh kebutuhan untuk menjaga ritme pengawasan, memperkuat koordinasi, dan memastikan tata kelola daerah tetap berada di jalur yang akuntabel.