Pemprov Jawa Barat menyiapkan langkah besar agar tidak ada anak usia sekolah yang berhenti belajar hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan 1.015 sekolah swasta siap menampung calon siswa melalui program beasiswa.
Skema ini muncul di tengah proses Pemetaan Calon Murid Baru dan Sistem Penerimaan Murid Baru 2026. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak di Jawa Barat tetap masuk sistem pendidikan, meski jalur ke sekolah negeri tidak berhasil.
Beasiswa untuk siswa sekolah swasta
Dedi menyebut seluruh siswa yang masuk ke sekolah swasta dalam program itu akan mendapat beasiswa dari Pemprov Jawa Barat. Bantuan yang disiapkan mencakup uang pangkal Dana Sumbangan Pembangunan sebesar Rp 1.500.000 dan biaya sekolah Rp 100.000 per bulan.
Jika dihitung setahun penuh, bantuan biaya sekolah itu setara dengan Rp 1.200.000. Dengan begitu, pemerintah provinsi menanggung dua komponen utama agar akses pendidikan tetap terbuka untuk siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Jumlah mitra bertambah
Dedi juga menegaskan bahwa kerja sama dengan sekolah swasta terus meluas. Jumlah mitra program itu naik dari 751 sekolah menjadi 1.015 sekolah, yang menurutnya menunjukkan dukungan nyata untuk mengatasi persoalan daya tampung.
Ia menilai penambahan sekolah mitra sekaligus membantah anggapan bahwa sekolah swasta tidak bersedia ikut membantu. Dalam pandangannya, kerja sama ini menjadi salah satu jalan agar anak usia sekolah di Jawa Barat tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Penyaluran anggaran diminta tepat waktu
Selain menyiapkan beasiswa, Dedi meminta proses pembayaran ke sekolah swasta berjalan tepat waktu. Ia mengingatkan kepala Bapeda dan kepala BPKAD agar tidak terlambat menyalurkan anggaran.
Menurut Dedi, pembayaran kepada sekolah dilakukan dua kali dalam setahun sekaligus sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Transfer untuk kebutuhan sampai Desember dilakukan pada Agustus, sedangkan yang sampai Juli ditransfer pada Januari.
Dengan skema ini, Pemprov Jawa Barat berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena persoalan kursi di sekolah negeri. Seluruh siswa yang tertampung di sekolah swasta melalui program tersebut diarahkan tetap mendapat dukungan biaya belajar dari pemerintah provinsi.