Pemerintah menggerakkan dua jalur pemulihan sekaligus untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Di satu sisi, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan lanjutan lebih dari Rp 1 triliun, sementara di sisi lain lebih dari 400 ribu warga Aceh dimasukkan ke dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tambahan.
Langkah ini menandai bahwa penanganan pascabencana tidak lagi berhenti pada bantuan darurat. Pemerintah kini menggabungkan perlindungan sosial, dukungan kesehatan, dan rencana rehabilitasi jangka panjang dalam satu skema pemulihan yang lebih terarah.
Bantuan sosial berjalan bertahap
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyebut penyaluran bantuan khusus dilakukan bertahap melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatera. Ia menegaskan perlindungan sosial reguler tetap berjalan beriringan dengan pemulihan kebencanaan.
Kemensos mendapat tugas menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan bagi korban meninggal dan luka-luka. Selain itu, ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan.
Penyaluran tahap kedua menyasar wilayah terdampak di beberapa provinsi. Distribusi logistik dan dana mengacu pada basis data kedinasan yang telah melewati proses rekonsiliasi.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa penyaluran didasarkan pada data terverifikasi dari beberapa kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan pola itu, bantuan diharapkan tepat sasaran di wilayah yang benar-benar terdampak.
Aceh perluasan PBI tambahan
Di Aceh, perluasan akses kesehatan menjadi fokus penting selain bantuan stimulan ekonomi. Lebih dari 400 ribu jiwa warga Aceh yang menjadi korban bencana kini masuk dalam daftar kepesertaan PBI tambahan.
Kebijakan ini memberi ruang pemulihan yang lebih luas bagi warga yang masih membutuhkan layanan kesehatan. Pemerintah daerah juga ikut mengusulkan langkah tersebut agar perlindungan sosial tidak berhenti pada bantuan tunai dan logistik.
Perluasan PBI-JK menjadi bagian dari upaya menjaga akses layanan kesehatan saat warga masih berada dalam fase pemulihan. Skema ini memperkuat jaring pengaman sosial di tengah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya pulih.
Peta jalan pemulihan jangka panjang
Pemerintah juga menyiapkan peta jalan pemulihan jangka panjang untuk Sumatera. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menyebut proses pemulihan dibagi ke dalam beberapa fase strategis agar penyerapan anggaran lebih efektif.
Tahapan itu mencakup tanggap darurat, transisi, lalu pemulihan permanen melalui rehab-rekon. Dalam skema tersebut, Rencana Induk atau Renduk menjadi kunci utama arah pembangunan kembali wilayah terdampak.
Untuk membiayai seluruh tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi fisik, pemerintah mengajukan kebutuhan biaya besar ke legislatif. Total usulan anggaran yang disetujui di tingkat pemerintah dan didukung Satgas DPR RI mencapai Rp100,166 triliun selama tiga tahun.
Rencana pembiayaan itu disusun secara multiyears dan disalurkan bertahap mulai tahun anggaran berjalan hingga dua tahun berikutnya. Pagu anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 38,9 triliun, lalu Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Dengan kombinasi bantuan sosial dari Kemensos, perluasan jaminan kesehatan di Aceh, dan rencana rehabilitasi bernilai triliunan rupiah, pemulihan Sumatera bergerak ke tahap yang lebih sistematis. Pemerintah menempatkan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur dalam satu jalur kerja yang saling menopang.
