Kementerian Keuangan menegaskan kabar pendaftaran dana bantuan lewat Messenger adalah hoaks. Informasi palsu itu mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan meminta masyarakat mengirim data pribadi agar bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan.
Modus ini menjadi perhatian karena pesan palsu itu tampil meyakinkan di media sosial. Dalam unggahan di Facebook, akun tak resmi mengklaim pemerintah memberi dana bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan mewajibkan pendaftaran lewat Messenger.
Kemenkeu langsung meluruskan kabar tersebut ke publik dan menegaskan bahwa klaim itu bukan kanal resmi penyaluran bantuan dari pemerintah. Pihak kementerian juga menyebut unggahan itu sebagai berita bohong yang harus diwaspadai.
Risiko data pribadi di balik iming-iming bantuan
Skema seperti ini berbahaya karena mendorong orang menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Dengan kedok bantuan pemerintah, pelaku bisa memanfaatkan kepercayaan publik untuk menjalankan penipuan online.
Kemenkeu meminta masyarakat tidak mudah percaya pada akun tiruan yang memakai nama pejabat negara. Publik juga diimbau lebih waspada terhadap pesan yang menjanjikan bantuan, tetapi meminta data lewat aplikasi pesan instan.
Pemerintah menekankan pentingnya verifikasi mandiri melalui saluran komunikasi resmi. Langkah itu diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi palsu yang cepat menyebar di media sosial.
Bantuan resmi hanya diumumkan lewat kanal pemerintah
Kemenkeu mengingatkan bahwa program bantuan dari negara akan diumumkan secara resmi melalui situs dan akun media sosial resmi kementerian terkait. Informasi semacam itu tidak disalurkan lewat pesan pribadi, apalagi lewat akun yang tidak dapat dipastikan keasliannya.
Pola pencatutan nama pejabat masih menjadi salah satu cara yang sering dipakai dalam penyebaran hoaks. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum merespons ajakan apa pun yang meminta data pribadi dengan iming-iming bantuan.
Waspada menjadi penting karena pesan seperti ini sering memanfaatkan rasa percaya publik terhadap lembaga negara. Saat permintaan data datang bersamaan dengan janji bantuan, kehati-hatian perlu menjadi langkah pertama sebelum membalas atau membagikan informasi apa pun.