Kementerian Dalam Negeri memperketat validasi data penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar bantuan perbaikan rumah tidak salah sasaran. Langkah ini diambil saat pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Untuk mengejar target sebesar itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah mengajukan data penerima secara rinci dan berbasis by name, by address. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data Badan Pusat Statistik agar proses verifikasi lebih akurat.
Data daerah harus lolos verifikasi berlapis
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan koordinasi dilakukan dengan meminta data yang valid dari setiap kepala daerah. Menurutnya, pola ini diperlukan supaya penyaluran bantuan benar-benar sampai ke rumah-rumah yang layak menerima perbaikan.
Setelah usulan masuk, data akan diperiksa melalui basis data BPS. Pendekatan ini dipakai untuk menekan risiko salah sasaran dalam program perbaikan rumah yang skalanya sangat besar.
Kementerian PKP ikut terlibat
Proses penyaringan data tidak hanya dikerjakan Kemendagri dan pemerintah daerah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dilibatkan karena memahami spesifikasi kelaikan hunian yang menjadi dasar penilaian program.
Keterlibatan lintas kementerian ini dimaksudkan untuk memperkuat validasi di lapangan. Pemerintah ingin memastikan rumah yang masuk daftar prioritas memang memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan.
| Program | Target | Catatan Validasi |
|---|---|---|
| Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | 400.000 unit rumah | Diusulkan by name, by address dan dicocokkan dengan data BPS |
| Pembenahan hunian di wilayah perbatasan negara | 15.000 unit rumah | Usulan sekitar 36.000 unit sedang diverifikasi dan divalidasi BPS bersama Kementerian PKP |
Selain program utama, kebijakan serupa juga diterapkan untuk pembenahan hunian di wilayah perbatasan negara. Untuk area ini, pemerintah menargetkan 15.000 unit rumah, sementara usulan yang masuk sudah sekitar 36.000 unit dan kini sedang diverifikasi serta divalidasi.
Koordinasi besar untuk percepat penyaluran
Untuk mempercepat realisasi target 400.000 rumah yang dibedah, Kemendagri menyiapkan koordinasi berskala besar. Kepala daerah, inspektorat, dan dinas permukiman akan dilibatkan agar pengecekan data bisa berjalan paralel.
Model kerja bersama itu diharapkan memangkas birokrasi verifikasi yang biasanya memakan waktu lebih panjang. Pemerintah pusat ingin daerah bergerak serempak, mulai dari pengusulan data hingga pengecekan kelayakan di lapangan.
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyambut dukungan dari kementerian lain dan lembaga penyedia data nasional dalam program ini. Ia menilai kerja sama antarlembaga penting agar koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menangani rumah tidak layak huni secara lebih terarah. Dengan validasi yang diperketat, akurasi penerima ditempatkan sebagai kunci agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
