Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mendorong pembentukan satuan tugas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pondok pesantren. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi sekitar 555 ribu santri yang tersebar di 5.451 pondok pesantren di Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan perlindungan santri tidak boleh berjalan reaktif. Menurutnya, sistem yang terintegrasi harus dibangun sejak awal agar pencegahan dan penanganan kekerasan tidak hanya muncul saat kasus sudah terjadi.
Pengawasan pesantren diperkuat lewat satgas
Pemprov Jateng menyiapkan penguatan perlindungan santri melalui sinergi dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMI NU Jawa Tengah. Fokus awalnya adalah edukasi ke pesantren-pesantren, lalu pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Taj Yasin menyampaikan hal itu saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa pesantren perlu memiliki sistem perlindungan yang menyentuh banyak sisi kehidupan santri.
Layanan kesehatan dan pendampingan mental masuk pesantren
Penguatan perlindungan itu juga diarahkan ke layanan kesehatan. Pemprov Jateng mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling atau Spelling dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jawa Tengah agar layanan kesehatan dapat masuk langsung ke lingkungan pondok pesantren.
Layanan yang disiapkan tidak berhenti pada pemeriksaan fisik. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan dari psikolog dan psikiater untuk memperkuat perlindungan santri dari sisi mental dan emosional.
Taj Yasin menilai banyak kasus kekerasan tidak terungkap karena korban takut berbicara. Karena itu, Pemprov Jateng tengah merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk melalui layanan telemedis.
Ia menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman bagi santri. Ruang itu bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat memperoleh perlindungan emosional dan psikologis.
Dukungan pemerintah pusat untuk pesantren ramah anak
Perhatian terhadap perlindungan santri juga mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyebut perlindungan anak sebagai agenda strategis nasional.
Menurut Arifatul, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem pendidikan yang aman. Sebab, pesantren menjalankan fungsi pengasuhan selama 24 jam penuh.
Karena itu, Kementerian PPPA menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan pengelola pesantren. Tujuannya adalah mewujudkan pesantren ramah anak dan ramah perempuan.
Penguatan SDM pendamping santri jadi kunci
RMI NU Jawa Tengah menilai perlindungan santri tidak bisa dipisahkan dari penguatan sumber daya manusia. Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi dan pendampingan ke pesantren di berbagai daerah selama dua tahun terakhir.
Dari proses itu, RMI menemukan kebutuhan mendesak pada pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing, dan sistem perlindungan yang lebih terstruktur. Tahun ini, RMI fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah atau pembimbing di seluruh kabupaten/kota.
Ahmad Fadlullah juga menyoroti besarnya ekosistem pesantren di Jawa Tengah. Dengan 5.451 pondok pesantren dan sekitar 555 ribu santri, ia menilai perlindungan di lingkungan pesantren perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Dalam halaqah tersebut, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah juga menyampaikan rekomendasi. Salah satu usulan utamanya adalah pembentukan Satgas Perlindungan Santri atau SPS di seluruh pondok pesantren.
Rekomendasi itu diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pesantren diharapkan tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang.
Source: halosemarang.id
