Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional langsung menyedot perhatian karena terjadi setelah pemerintah melakukan evaluasi atas tata kelola dan kualitas program Makan Bergizi Gratis. Keputusan itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026, di saat BGN masih dibayangi rangkaian polemik yang belum reda.
Pergantian itu juga menandai masuknya Nanik Sudaryati Deyang sebagai pengganti Dadan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut evaluasi menemukan persoalan kedisiplinan terhadap SOP, tata kelola, dan mutu makanan yang diterima penerima manfaat.
Evaluasi yang berujung pada pencopotan
Selama memimpin BGN, Dadan menjadi salah satu pejabat yang paling sering memicu perdebatan publik. Sorotan besar datang dari pelaksanaan MBG di lapangan, terutama karena program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi justru beberapa kali dikritik tidak konsisten dengan target dan standar yang dijanjikan.
Kasus dugaan keracunan makanan menjadi titik tekan paling berat. Dalam rapat bersama DPR pada November 2025, Dadan mengungkap ada 11.640 penerima manfaat terdampak, terdiri dari 636 orang rawat inap dan 11.004 orang rawat jalan.
Angka itu memperkuat kritik terhadap pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. BGN kemudian menyatakan telah memperketat SOP, meningkatkan pengawasan dapur MBG, memberi sanksi kepada mitra yang melanggar, dan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang terkait kasus keracunan.
Meski BGN menyebut jumlah kasus menurun setelah evaluasi, rangkaian insiden tersebut tetap menjadi beban besar. Dalam situasi itu, pencopotan Dadan dibaca sebagai langkah koreksi atas pelaksanaan program yang belum stabil.
Lima kontroversi lain yang ikut membayangi
Salah satu polemik paling awal muncul pada Januari 2025 saat Dadan mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam MBG. Ia beralasan Indonesia memiliki keragaman pangan lokal dan di sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, ulat sagu serta beberapa jenis serangga sudah lama dikonsumsi.
Usulan itu memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai gagasan tersebut menghargai kearifan lokal, tetapi sebagian lain menilai tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap program makan bergizi yang dibiayai negara.
Kontroversi lain datang ketika Dadan bercerita tentang kebiasaannya minum sekitar dua liter susu per hari dalam sebuah acara di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada 25 Mei 2025. Ia mengaitkan kebiasaan itu dengan tinggi badan kedua anaknya yang disebut lebih dari 180 sentimeter.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Dadan kemudian menjelaskan bahwa cerita itu merupakan pengalaman pribadi, bukan kebijakan resmi MBG.
Sorotan juga muncul saat Ramadan 2025 ketika MBG tetap berjalan di tengah banyak siswa berpuasa. BGN lalu mengubah mekanisme distribusi dengan membolehkan makanan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.
Namun kritik tetap muncul karena isi paket di lapangan disebut tidak sepenuhnya sesuai gambaran awal. Jika semula disebut akan berisi susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, dan makanan tahan lama lainnya, sebagian penerima justru mendapat sereal instan, roti, serta dua butir kurma.
Perbedaan antara rencana dan realisasi itu memunculkan pertanyaan soal standar dan mutu layanan. Polemik ini juga memperkuat kesan bahwa pengawasan distribusi MBG belum berjalan seragam.
Belanja penunjang yang ikut dipersoalkan
Di luar menu dan keamanan pangan, BGN turut disorot karena pengadaan barang penunjang operasional. Polemik terbesar muncul pada April 2026 setelah informasi pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala SPPG beredar luas.
Dadan mengakui pengadaan itu merupakan bagian dari anggaran 2025 untuk mendukung mobilitas petugas MBG di lapangan. Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
Nilai anggarannya ikut memicu kritik. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, pengadaan 25.000 unit diperkirakan mencapai sekitar Rp1,24 triliun, sedangkan realisasi 21.801 unit setara sekitar Rp1,08 triliun.
Sorotan lain mengarah pada pengadaan semir dan sikat sepatu senilai sekitar Rp1,5 miliar. Barang itu disebut masuk sebagai perlengkapan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Besarnya anggaran untuk kebutuhan penunjang memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja BGN. Kritik makin kuat karena pada saat yang sama program MBG masih menghadapi masalah kualitas makanan dan kasus keracunan di berbagai daerah.
Wacana perluasan ke luar negeri
Polemik berikutnya datang pada akhir Mei 2026 saat Dadan mewacanakan perluasan MBG ke Arab Saudi. Gagasan itu muncul setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah dan disebut mendapat respons positif dari para siswa di sana.
Dadan bahkan menyebut SIJ berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama MBG di luar negeri jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Wacana ini segera menuai kritik karena dinilai tidak relevan ketika persoalan program di dalam negeri belum tuntas.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai usulan itu tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia. Kritik makin menguat setelah muncul perhitungan bahwa program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 1.400 siswa Indonesia di Arab Saudi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp132 juta per hari.
Sejumlah kalangan menilai dana sebesar itu lebih tepat diarahkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan atau memperluas jangkauan program gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di tengah akumulasi polemik itu, pergantian pimpinan BGN kini menjadi titik penting untuk melihat apakah MBG bisa dijalankan dengan tata kelola, pengawasan, dan kualitas yang lebih ketat.
Source: www.suara.com
