Jawa Tengah tampil sebagai daerah pertama yang menyisipkan materi perkoperasian ke dalam kurikulum pendidikan, dan langkah itu langsung menarik perhatian pemerintah pusat. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menyebut kebijakan tersebut sebagai sejarah karena Jateng menjadi pelopor insersi kurikulum koperasi di sekolah.
Peluncuran program di Semarang menandai dorongan baru untuk membawa nilai koperasi lebih dekat ke ruang kelas. Ferry menilai langkah Jawa Tengah layak diikuti daerah lain agar pendidikan koperasi mendapat ruang yang lebih luas dan tidak berhenti sebagai wacana di level kebijakan.
Koperasi dikenalkan sejak bangku sekolah
Ferry menegaskan bahwa pengenalan koperasi sejak sekolah penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia menilai koperasi harus dipahami lebih luas, bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai badan usaha yang mencerminkan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.
Ia juga melihat koperasi sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang masih menempuh pendidikan. Dari sudut pandang itu, insersi kurikulum dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan koperasi sejak dini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa program ini penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Ia menegaskan koperasi adalah amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus sokoguru ekonomi yang perlu dipahami masyarakat.
Luthfi juga menyebut program ini selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih. Ia menekankan bahwa pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materinya dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
Materi koperasi masuk semua jenjang
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dijalankan dengan mengintegrasikan materi dan nilai koperasi ke dalam pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah provinsi telah menyiapkan modul pendidikan perkoperasian dan membekali kepala sekolah, pengawas, serta guru untuk menjalankannya di satuan pendidikan.
Sasaran program ini mencapai sekitar 6,38 juta peserta didik di Jawa Tengah, mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB. Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan pada nilai dasar koperasi dan gotong royong sebagai fondasi awal pemahaman ekonomi kebersamaan.
Pada jenjang SMP/MTs, materi diarahkan pada organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara di tingkat SMA/SMK/MA, pembelajaran difokuskan pada praktik koperasi dan kewirausahaan agar siswa punya gambaran yang lebih konkret tentang peran koperasi dalam kehidupan ekonomi.
Untuk SLB, implementasi program disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa insersi kurikulum tidak dibuat seragam semata, melainkan diarahkan agar materi koperasi tetap dapat diakses berbagai kelompok siswa.
Dukungan lintas sektor di Semarang
Peluncuran program di Semarang juga dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin. Kehadiran para pejabat itu menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap upaya memasukkan nilai koperasi ke ruang pendidikan formal.
Dukungan tersebut memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai daerah perintis dalam penguatan pendidikan perkoperasian. Di saat banyak pembahasan ekonomi masih berputar pada pasar dan modal, Jawa Tengah memilih menanamkan gagasan koperasi sejak sekolah sebagai bagian dari pembentukan cara pandang ekonomi generasi muda.
Source: jateng.antaranews.com
