Internal Revenue Service atau IRS sedang mempertimbangkan kolom kewarganegaraan di formulir pajak tahun depan. Opsi ini muncul di tengah dorongan pemerintahan Trump untuk menghubungkan lembaga federal dengan penegakan imigrasi yang lebih luas.
Perubahan yang dibahas itu bisa mengubah cara data warga dan non-warga dicatat di Form 1040, formulir utama untuk melaporkan penghasilan dan mengklaim manfaat pajak. Dua versi formulir sedang dipertimbangkan, termasuk satu versi yang menambahkan kotak centang bertuliskan: “Check this box if you are a non-U.S. citizen or have dual citizenship.”
Tekanan politik dan arah kebijakan
Wacana ini tidak lepas dari upaya yang lebih besar untuk mempererat kerja sama antarinstansi dalam isu imigrasi. Departemen Keuangan, yang membawahi IRS, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri menghabiskan banyak waktu pada 2025 untuk mendorong kolaborasi, termasuk berbagi data pajak rahasia dengan pejabat imigrasi guna mendukung kampanye deportasi pemerintahan Trump.
Langkah itu langsung memicu perlawanan hukum. Seorang hakim federal pada November memblokir IRS agar tidak membocorkan data tersebut, dan pemerintah federal kemudian mengajukan banding atas putusan itu.
Posisi para wajib pajak imigran
Imigran, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen, tetap wajib melapor pajak dan memakai formulir IRS yang sama dengan wajib pajak warga negara. Pembayaran pajak juga selama ini dipandang sebagai salah satu faktor penting bagi imigran tanpa dokumen untuk mendapatkan status hukum.
Karena itu, penambahan pertanyaan soal kewarganegaraan di formulir pajak berpotensi menambah sensitivitas baru dalam hubungan antara administrasi pajak dan penegakan imigrasi. Langkah seperti ini juga dapat memperkuat kesan bahwa data fiskal makin dekat dengan proses verifikasi status keimigrasian.
Pembahasan masih internal
Tiga orang yang mengetahui situasi itu mengatakan pembahasan masih berlangsung di internal IRS. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena khawatir akan konsekuensi profesional.
Perwakilan Departemen Keuangan menolak berkomentar pada Jumat. Hingga saat ini, IRS belum menyampaikan pernyataan terbuka mengenai apakah versi formulir dengan kotak centang status kewarganegaraan akan benar-benar dipakai.
Bayang-bayang persoalan data
Isu ini juga mengingatkan kembali pada persoalan lama soal keamanan data wajib pajak. Pada Februari, IRS mengakui di pengadilan bahwa pihaknya keliru membagikan data lebih dari 42.000 wajib pajak kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Pengakuan itu menambah sorotan terhadap upaya pemerintah mengaitkan administrasi pajak dengan penegakan imigrasi. Dengan latar tersebut, setiap perubahan pada Form 1040 kini dipandang bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga bagian dari perdebatan yang lebih besar soal batas penggunaan data federal.