Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, datang ke DPR dengan satu pesan utama: pembangunan IKN harus tetap bergerak agar target menjadi ibu kota negara penuh pada 2028 tidak meleset. Untuk itu, ia meminta tambahan anggaran Rp15,5 triliun dalam Pagu Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Basuki menyebut kebutuhan dana OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun, sementara alokasi yang sudah tersedia baru Rp6,7 triliun.
Tambahan anggaran untuk dua tahap pembangunan
Tambahan anggaran itu diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan IKN tahap kedua periode 2025-2027 dan batch ketiga periode 2026-2028. Menurut Basuki, tahap kedua membutuhkan Rp7,4 triliun, sedangkan batch ketiga memerlukan Rp8 triliun.
Untuk batch ketiga, OIKN memakai skema kontrak tahun jamak atau multiyears agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan. Skema ini dinilai penting supaya pembangunan tidak terhenti di tengah jalan dan tetap mengikuti desain yang sudah ditetapkan.
Target operasional penuh tetap jadi acuan
Dalam paparannya, Basuki mengaitkan kebutuhan dana itu dengan target yang tercantum dalam Perpres 79/2025. Regulasi tersebut menempatkan IKN sebagai ibu kota negara pada 2028, sehingga ritme pekerjaan di lapangan harus dijaga sejak sekarang.
Tanpa tambahan anggaran, OIKN berisiko kesulitan menjaga jadwal pengerjaan tahap lanjutan. Kondisi itu bisa berdampak pada kesiapan kawasan untuk beroperasi sesuai target yang sudah dipasang pemerintah.
Pemeliharaan infrastruktur tak kalah penting
Selain membiayai pembangunan baru, OIKN juga menyiapkan kebutuhan untuk merawat aset yang sudah berdiri. Basuki menyebut setidaknya Rp96 miliar dibutuhkan untuk operasional dan pemeliharaan gedung serta jalan di kawasan IKN.
Dana pemeliharaan ini penting agar infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi baik dan tidak cepat turun kualitasnya. Dengan begitu, anggaran yang diajukan tidak hanya mengejar pembangunan fisik baru, tetapi juga menjaga aset yang sudah ada tetap terawat.
Rincian usulan tambahan anggaran OIKN
| Pos anggaran | Nilai |
|---|---|
| Pembangunan IKN batch kedua periode 2025-2027 | Rp7,4 triliun |
| Pembangunan batch ketiga periode 2026-2028 dengan skema multiyears | Rp8 triliun |
| Operasional dan pemeliharaan gedung serta jalan | Rp96 miliar |
Jika dijumlahkan, tiga pos itu membentuk usulan tambahan anggaran Rp15,5 triliun yang diajukan OIKN ke DPR. Basuki menegaskan, kebutuhan tersebut bukan hanya untuk proyek baru, tetapi juga untuk memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tetap siap mendukung kawasan IKN menuju operasi penuh.