
Penyaluran dana tunggu hunian atau DTH untuk penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bergerak. Hingga 27 April, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat bantuan itu sudah diterima 19.023 orang.
DTH menjadi dukungan sementara bagi penyintas yang belum menempati hunian sementara dan masih menunggu hunian tetap selesai dibangun. Setiap kepala keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp1,8 juta.
Aceh catat penerima terbanyak
Dari tiga provinsi terdampak, Aceh menyumbang angka penerima terbesar dengan 12.951 orang. Sumatera Utara berada di posisi berikutnya dengan 4.168 penerima, sedangkan Sumatera Barat mencatat 1.904 penerima.
Skema bantuan ini disiapkan untuk menjaga agar kebutuhan dasar tempat tinggal penyintas tetap terpenuhi selama masa transisi. Pemerintah menempatkan DTH sebagai jembatan sampai hunian tetap benar-benar siap ditempati.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut durasi bantuan mengikuti estimasi pembangunan huntap yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan. Ia juga menegaskan bantuan dapat diperpanjang bila pembangunan belum selesai.
“Kalau nanti huntapnya belum jadi, dikasih lagi per tiga bulan ke depan. Jadi per tiga bulan sampai huntapnya selesai,” kata Tito saat meninjau huntara di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Pembangunan huntap masih dikebut
Di sisi lain, pembangunan hunian tetap terus berjalan meski progresnya masih jauh dari total kebutuhan. Hingga 27 April, sebanyak 241 unit huntap telah selesai dari target 39.171 unit yang direncanakan.
Masih ada 1.668 unit huntap lain yang sedang dibangun di berbagai lokasi. Di Aceh, 104 unit sudah selesai dari target 29.026 unit, sementara 820 unit lainnya masih dikerjakan.
Sumatera Utara mencatat 120 unit huntap rampung dari target 7.321 unit, dengan 407 unit dalam proses pembangunan. Sumatera Barat telah menyelesaikan 17 unit dari total rencana 2.824 unit, sementara 441 unit masih berada pada tahap pembangunan.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian tetap masih besar dan proses pemulihannya berjalan bertahap. Karena itu, penyaluran DTH menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan bantuan kepada keluarga penyintas selama menunggu rumah permanen selesai.
Hunian sementara ikut diperluas
Selain huntap, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara agar penyintas tetap memiliki tempat tinggal layak selama masa peralihan. Hingga 27 April 2026, sebanyak 18.510 unit huntara telah rampung dari target 20.151 unit.
Capaian itu setara dengan progres 91 persen dan menjadi salah satu bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Pembangunan huntara juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, termasuk bagi kelompok penyintas yang kondisinya tidak seragam.
Wakil Ketua Satgas PRR Suharyanto menegaskan pembangunan huntara tidak hanya ditujukan bagi warga yang sebelumnya memiliki rumah sendiri. Pemerintah juga membangun hunian sementara untuk warga yang sejak awal tinggal di rumah sewa.
Menurut Suharyanto, ada penyintas yang kehilangan tempat tinggal karena rumah kontrakan mereka rusak akibat banjir. Kondisi itu membuat mereka tidak punya tempat kembali, sehingga hunian sementara ikut disiapkan bagi kelompok tersebut, termasuk di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
“Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau ke mana,” ujar Suharyanto saat meninjau progres huntara di lokasi itu.
Penguatan DTH, percepatan huntara, dan pembangunan huntap menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera masih terus berlangsung di beberapa lapis kebutuhan. Pemerintah masih memusatkan perhatian pada penyediaan tempat tinggal sementara dan permanen agar penyintas punya kepastian hunian selama masa pemulihan berjalan.
Source: www.medcom.id




