Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan kembali menguat dan kini masuk pembahasan DPRD Jawa Barat. Usulan itu datang dari sejumlah akademisi, tokoh, dan budayawan Sunda yang sudah menyiapkan naskah akademik sebagai dasar kajian.
Di balik perdebatan soal nama, DPRD juga menyorot persoalan yang dinilai lebih mendasar, yakni ketimpangan fiskal. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai distribusi fiskal untuk Jawa Barat masih belum setara jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ketimpangan fiskal jadi titik berat pembahasan
Ono mengatakan persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari perbedaan jumlah kabupaten/kota dan desa yang menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, kondisi tersebut ikut memengaruhi perlakuan fiskal yang diterima Jawa Barat.
Ia menegaskan, isu fiskal harus menjadi bagian dari perjuangan DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat. Bagi dia, pembahasan ini berkaitan langsung dengan keadilan fiskal, pelayanan publik, dan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.
| Isu | Fokus Pembahasan | Pihak yang Menyorot |
|---|---|---|
| Perubahan nama provinsi | Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan | DPRD Jawa Barat dan para pengusul |
| Ketimpangan fiskal | Distribusi fiskal dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur | Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono |
Identitas Sunda ikut dibawa ke meja pembahasan
Selain soal fiskal, usulan perubahan nama juga dipandang sebagai upaya memperkuat identitas budaya Sunda yang menjadi mayoritas di Jawa Barat. Karena itu, wacana ini tidak hanya dibaca sebagai persoalan administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan jati diri daerah.
DPRD Jawa Barat sudah memfasilitasi pertemuan resmi dengan para pengusul untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRD, Komisi I, dan unsur pimpinan fraksi hadir.
Proses pembahasannya tidak akan dilakukan tergesa-gesa. DPRD Jawa Barat menyatakan akan membuka ruang diskusi seluas mungkin agar berbagai pandangan masyarakat bisa tertampung.
Ono menyebut lembaganya akan lebih banyak menggelar public hearing dan sosialisasi. Langkah itu ditempuh agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
Dengan demikian, wacana perubahan nama provinsi kini bergerak di dua jalur sekaligus, yaitu identitas budaya dan keadilan fiskal. Keduanya akan terus menjadi bahan pembahasan DPRD Jawa Barat bersama para pengusul dan pemangku kepentingan lain.
