DPRD Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan mitigasi sejak dini untuk menghadapi kemarau panjang yang diperkirakan datang. Peringatan ini muncul karena musim kering berpotensi menekan pertanian, mengganggu pasokan air bersih, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan serta lahan.
Mohammad Saleh menilai langkah antisipasi tidak boleh menunggu dampak muncul di lapangan. Ia menekankan bahwa mitigasi harus disiapkan sekarang agar persoalan di masyarakat tidak berkembang lebih besar saat kemarau berlangsung.
Risiko air bersih dan kekeringan
Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Tengah mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Durasi kemarau juga diperkirakan lebih panjang dari biasanya, yakni sekitar empat hingga lima bulan.
Saleh meminta pemerintah daerah di wilayah rawan kekeringan segera memetakan risiko sejak awal. Menurutnya, pemetaan yang cepat akan membantu langkah antisipasi berjalan lebih tepat sasaran.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah kesiapan distribusi air bersih saat wilayah terdampak mengalami krisis. Saleh mendorong Pemprov Jateng dan pemerintah daerah memperkuat skema distribusi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ancaman pada pertanian dan pangan
Selain soal air bersih, kemarau panjang juga dinilai berpotensi mengganggu produksi pangan. Saleh menyoroti dampaknya terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada pasokan air stabil.
Untuk menjaga produktivitas, ia menilai penguatan jaringan irigasi perlu dilakukan bersama pengelolaan cadangan air yang lebih baik. Pendampingan kepada petani juga dinilai penting agar mereka bisa menyesuaikan pola tanam dan menghadapi kondisi kering berkepanjangan.
Kondisi tersebut menjadi penting karena tekanan pada pertanian tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada ketersediaan pangan di daerah. Karena itu, pengelolaan air dan kesiapan sektor pertanian disebut harus berjalan beriringan.
Waspada kebakaran hutan dan lahan
Saleh juga mengingatkan bahwa musim kemarau biasanya diikuti meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, ia meminta koordinasi lintas instansi diperkuat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat jika kebakaran terjadi.
BPBD bersama instansi terkait juga didorong meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Materi yang ditekankan mencakup pencegahan kebakaran dan pentingnya menghemat penggunaan air selama musim kering.
Menurut Saleh, kesadaran warga menjadi faktor penting dalam menekan dampak kemarau. Penggunaan air secara bijak dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dinilai perlu berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah.
Langkah jangka panjang
Di luar penanganan darurat, Saleh menilai pemerintah harus menyiapkan program jangka panjang untuk menurunkan risiko kekeringan. Sejumlah langkah yang disebut penting adalah pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, dan penghijauan kawasan resapan air.
Ia menegaskan mitigasi kemarau tidak cukup hanya bersifat sementara. Penguatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan perlu berjalan agar Jawa Tengah lebih siap menghadapi musim kering di masa mendatang.
Dengan ancaman kemarau yang diperkirakan lebih panjang dari biasanya, kesiapsiagaan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama kini tertuju pada ketersediaan air bersih, perlindungan produksi pangan, dan pencegahan kebakaran di wilayah rawan.
Source: jatengtoday.com
