Dugaan pemberian Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno memicu peringatan keras dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa idealisme dan integritas mahasiswa tidak boleh dibeli dengan uang.
Isu ini mencuat setelah mantan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengungkap adanya upaya memengaruhi arah gerakan mahasiswa melalui iming-iming materi. Dugaan itu berkaitan dengan upaya mengalihkan lokasi unjuk rasa dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
DPR menilai gerakan mahasiswa harus tetap independen
Lalu Hadrian menilai praktik semacam itu merusak marwah gerakan mahasiswa karena membuat aksi kritis kehilangan independensi. Menurut dia, mahasiswa seharusnya tidak dijadikan alat kepentingan politik praktis oleh pihak mana pun.
“Jangan membeli idealisme dan integritas mahasiswa dengan uang,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat (26/6/2026). Ia juga mengingatkan bahwa masa mahasiswa adalah fase untuk mengasah intelektualitas sekaligus memupuk idealisme sebagai bekal penting bagi masa depan bangsa.
Politikus PKB itu menambahkan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen. Jika gerakan mahasiswa digerakkan oleh uang, nilai perjuangan, objektivitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat akan tergerus.
Desakan agar aksi tetap murni
Ketua DPW PKB NTB itu meminta mahasiswa tidak mudah tergoda oleh materi ketika menjalankan gerakan kritis. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dijaga kemurniannya.
Lalu berharap aksi mahasiswa tetap dilakukan untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Baginya, demonstrasi tidak boleh berubah menjadi agenda yang dipengaruhi kepentingan uang atau kelompok tertentu.
Dalam pandangannya, suara mahasiswa harus tetap menjadi representasi aspirasi rakyat. Karena itu, setiap upaya mengarahkan gerakan lewat transaksi dinilai berpotensi mengaburkan tujuan aksi.
Respons internal BEM FH UBK
Di internal kampus, BEM FH UBK juga menanggapi persoalan ini melalui pernyataan resmi di akun Instagram mereka pada Senin (22/6/2026). Dalam unggahan itu, mereka menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara beberapa waktu lalu.
BEM FH UBK juga meminta nama-nama yang diduga terlibat dibuka secara transparan. Mereka mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme petisi.
Sorotan publik terhadap kasus ini makin besar karena para pengurus yang namanya ikut terseret disebut sebagai perwakilan mahasiswa yang sebelumnya sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi. Kondisi itu membuat dugaan aliran uang kepada mahasiswa dipandang sensitif, karena menyangkut kredibilitas gerakan yang selama ini diposisikan sebagai suara moral di ruang demokrasi.
