Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Di tengah aksi itu, ia menyampaikan bahwa aspirasi yang dibawa massa sudah diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Pertemuan tersebut memberi sinyal bahwa tuntutan mahasiswa tidak berhenti di pagar parlemen. Dasco menegaskan bahwa komunikasi juga sudah dilakukan dengan pihak-pihak yang menjadi tujuan aspirasi, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang.
Aksi mahasiswa menyoroti ekonomi dan program pemerintah
Demo itu diikuti berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi kemahasiswaan. Di antaranya PB HMI, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan kampus lainnya.
Mereka membawa tuntutan perbaikan kondisi ekonomi nasional yang dinilai makin menekan masyarakat. Harga kebutuhan pokok dan BBM ikut disorot karena dianggap membebani daya beli publik.
MBG dan koperasi desa merah putih ikut diawasi
Selain soal ekonomi, massa aksi juga mendesak DPR mengambil langkah nyata agar pemerintah memperbaiki situasi ekonomi dan politik nasional. Mereka turut meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai belum berjalan transparan.
Dua program yang paling banyak disorot adalah makan bergizi gratis atau MBG serta koperasi desa merah putih. Mahasiswa meminta pengawasan diperketat agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menilai ada program yang perlu dihentikan jika dianggap membebani APBN. Sikap tersebut muncul karena mereka ingin penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.
DPR janji jalankan fungsi pengawasan
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menemui massa aksi dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG.
Saan mengatakan pengawasan diperlukan agar program berjalan efektif, tidak boros anggaran, dan tepat sasaran. “Pengawasan yang optimal diperlukan untuk mencegah potensi pemborosan sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan begitu, aspirasi mahasiswa kini berada di jalur pembahasan yang lebih luas, dari depan Gedung DPR hingga ke kementerian dan lembaga terkait. Sorotan publik pun masih tertuju pada bagaimana tuntutan itu akan ditindaklanjuti dalam pengawasan program dan kebijakan pemerintah.