Pemerintah pusat kembali menyorot persoalan hunian di Jakarta dengan turun langsung ke Matraman, Jakarta Timur. Kunjungan ini menegaskan bahwa bantuan bedah rumah tidak boleh meleset dari warga yang benar-benar berhak menerimanya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memeriksa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di lapangan. Pemeriksaan itu juga melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti untuk memastikan penyaluran bantuan tetap berbasis data.
Data jadi penentu utama penerima bantuan
Di lokasi, Tito dan Maruarar meninjau kondisi rumah warga sekaligus berbincang dengan pemilik rumah penerima bantuan. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS sebagai acuan utama untuk menentukan penerima program.
Basis data itu dipakai untuk menilai dua hal penting, yakni kondisi fisik rumah dan tingkat pendapatan bulanan. Dengan cara ini, bantuan renovasi diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.
Backlog rumah layak huni masih besar
Tito menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak bisa diselesaikan dengan langkah kecil karena backlog rumah layak huni masih besar. Situasi ini terasa lebih berat di Jakarta, yang kepadatan penduduknya membuat jumlah bangunan tidak layak tetap tinggi.
Karena itu, pemerintah menaikkan target sasaran penerima manfaat BSPS pada periode tahun ini dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Langkah tersebut menunjukkan dorongan untuk memperluas jangkauan bantuan di tengah kebutuhan perumahan yang belum tertutup.
Insentif tambahan disiapkan, daerah diminta ikut bergerak
Selain BSPS, pemerintah juga menyiapkan dua insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keduanya adalah pembebasan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Tito menyebut kebijakan itu penting, tetapi belum cukup tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ia meminta daerah menyiapkan alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh, terutama di kota besar seperti Jakarta.
DKI diminta perkuat anggaran perumahan
Sinergi antarlevel pemerintahan disebut mendesak untuk diperkuat, terlebih menjelang momentum hari jadi kota. Tito juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan program kerja agar kesenjangan kebutuhan papan bisa ditekan.
Harapan agar DKI turut mengalokasikan anggaran untuk perumahan kembali ditegaskan dalam agenda peninjauan itu. Pemerintah pusat menilai dukungan daerah menjadi salah satu kunci agar perbaikan kualitas hunian warga ibu kota bisa bergerak lebih cepat.
Peninjauan di Matraman turut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto dan Camat Matraman Bambang Pangestu. Sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari kementerian terkait juga ikut mendampingi pemantauan program tersebut.