China kembali memperketat pengawasan ekspor dengan memasukkan 20 perusahaan dan lembaga asal Jepang ke dalam daftar kontrol barang dual-use. Langkah ini membuat pengiriman barang atau jasa dari eksportir China ke entitas tersebut harus melewati persetujuan lebih dulu.
Kebijakan ini menyasar produk berteknologi guna ganda, yakni barang yang bisa dipakai untuk kebutuhan sipil sekaligus militer. Beijing menyebut langkah tersebut diambil karena pengguna akhir dan tujuan akhir penggunaan barang oleh entitas-entitas terkait tidak dapat diverifikasi.
Aturan baru membuat akses impor China jauh lebih sempit
Dalam pengumuman Kementerian Perdagangan China Nomor 28 Tahun 2026, eksportir yang ingin mengirim barang dual-use ke entitas di daftar itu tidak bisa memakai izin umum. Mereka juga tidak dapat memperoleh dokumen ekspor melalui mekanisme pendaftaran dan pengisian informasi.
Jika tetap ingin bertransaksi, eksportir China wajib menyampaikan laporan penilaian risiko terhadap entitas terkait. Selain itu, mereka harus memberikan komitmen tertulis bahwa barang yang diekspor tidak akan dipakai untuk tujuan yang dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang.
| Aspek | Dampak Aturan | Keterangan |
|---|---|---|
| Objek pengawasan | 20 perusahaan dan lembaga Jepang | Masuk daftar pengendalian ekspor China |
| Jenis barang | Barang dual-use | Bisa dipakai untuk kebutuhan sipil dan militer |
| Proses ekspor | Lebih ketat | Perlu persetujuan, laporan risiko, dan komitmen tertulis |
Beijing bilang kebijakan ini sah dan terbatas
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa kebijakan itu dijalankan sesuai ketentuan hukum. Ia menyebut tindakan tersebut hanya menyasar sebagian kecil entitas di Jepang dan secara khusus menargetkan barang dual-use.
Guo juga mengatakan langkah itu sah dan ditujukan untuk membatasi apa yang dianggap Beijing sebagai kecenderungan neomiliterisme Jepang. Meski begitu, ia menekankan bahwa pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu hubungan bisnis normal antara kedua negara.
“Entitas Jepang tidak perlu khawatir selama mereka beroperasi dengan iktikad baik dan mematuhi hukum,” ujarnya.
Daftar 20 entitas Jepang yang terkena pembatasan
Daftar terbaru ini mencakup perusahaan dari sektor industri, teknologi, hingga energi nuklir. Nama-nama yang masuk pengawasan ekspor China antara lain MITSUI E&S Co Ltd., Terra Drone Corporation, ACSL Ltd., Mitsubishi Nuclear Fuel Co Ltd., dan Japan Nuclear Fuel Limited.
Entitas lain yang juga tercantum ialah Fujitsu Network Solutions Limited, Hitachi Advanced Systems Corporation, Komatsu Industries Corporation, Komatsu NTC Ltd., OKI Electric Industry Co Ltd., serta OKI Com-Echoes Co Ltd.
| No | Entitas Jepang | Bidang/Identitas |
|---|---|---|
| 1 | MITSUI E&S Co Ltd. | Perusahaan Jepang |
| 2 | Mitsui Bussan Aerospace Co Ltd Maintenance Center | Lembaga/perusahaan terkait aerospace |
| 3 | Terra Drone Corporation | Perusahaan teknologi drone |
| 4 | ACSL Ltd. | Perusahaan teknologi drone |
| 5 | Mitsubishi Nuclear Fuel Co Ltd. | Sektor nuklir |
| 6 | Japan Nuclear Fuel Limited | Sektor nuklir |
| 7 | Fujitsu Network Solutions Limited | Teknologi jaringan |
| 8 | Hitachi Advanced Systems Corporation | Sistem canggih |
| 9 | Komatsu Industries Corporation | Industri |
| 10 | Komatsu NTC Ltd. | Industri |
| 11 | OKI Electric Industry Co Ltd. | Elektronik |
| 12 | OKI Com-Echoes Co Ltd. | Elektronik |
| 13 | OKI Circuit Technology Co Ltd. | Teknologi sirkuit |
| 14 | OKI Nextech Co Ltd. | Teknologi |
| 15 | OKI Engineering Co Ltd. | Teknik |
| 16 | YDK Technologies Co Ltd. | Teknologi |
| 17 | Nihon Denji Sokki Co Ltd. | Perusahaan Jepang |
| 18 | Howa Machinery Ltd. | Mesin |
| 19 | Hosoya Pyro-Engineering Co. | Rekayasa piroteknik |
| 20 | The Fujikura Parachute Co Ltd. | Perusahaan Jepang |
Bukan langkah pertama dalam pembatasan ekspor
Pembatasan terbaru ini bukan yang pertama dilakukan China terhadap entitas Jepang. Sejak Januari 2026, Beijing sudah membatasi ekspor barang berteknologi guna ganda kepada sejumlah perusahaan Jepang, termasuk pasokan unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya yang disebut berpotensi digunakan dalam teknologi pertahanan.
Sebelumnya, pada Februari 2026, China juga telah memasukkan 20 entitas Jepang lainnya ke dalam daftar serupa. Beberapa nama yang ikut tercantum saat itu antara lain IHI Corp, Kawasaki Heavy Industries, Subaru Corp, TDK Corp, dan FUJI Aerospace Technology.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa China makin selektif dalam mengawasi aliran barang yang dinilai sensitif. Di saat yang sama, Beijing tetap menegaskan bahwa perdagangan normal dengan Jepang masih bisa berjalan selama aturan dipatuhi.
Source: www.beritasatu.com






