Kehadiran Budiman Sudjatmiko di Universitas Gadjah Mada memicu penolakan dari sejumlah mahasiswa dan kembali membuka perdebatan lama soal arah politik mantan aktivis reformasi itu. Di tengah teriakan “pengkhianat reformasi”, publik juga menyorot lonjakan harta yang tercatat dalam laporan kekayaannya.
Budiman kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Perubahan posisi itu membuat perjalanan politiknya, dari tokoh oposisi hingga pejabat pemerintah, kembali menjadi bahan pembicaraan luas.
Dari gerakan mahasiswa ke panggung politik nasional
Budiman Sudjatmiko lahir di Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Maret 1970. Namanya menguat saat aktif di gerakan mahasiswa dan ikut mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada pertengahan 1990-an.
Di masa Orde Baru, PRD dikenal keras mengkritik pemerintah dan mendorong demokratisasi. Sikap itu membuat Budiman menjadi salah satu tokoh yang paling diawasi aparat pada periode tersebut.
Setelah Peristiwa 27 Juli 1996, ia ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversi. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, sebelum akhirnya ia bebas pada 1999 setelah Presiden Abdurrahman Wahid memberi amnesti.
Masuk DPR dan dukungan politik yang menuai pro dan kontra
Setelah Reformasi, Budiman memilih jalur politik formal melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Langkah itu membawanya ke DPR RI lewat Pemilu 2009 dan ia kembali mempertahankan kursi pada Pemilu 2014.
Di Senayan, Budiman dikenal mendorong perhatian lebih besar pada pembangunan desa dan kawasan rural. Ia juga disebut sebagai salah satu figur intelektual di balik lahirnya Undang-Undang Desa, yang memberi ruang lebih luas bagi desa untuk mengelola pembangunan dan anggarannya sendiri.
Polemik baru muncul ketika Budiman menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Bagi sebagian kalangan, langkah itu dianggap jauh dari citra aktivis yang dulu identik dengan perlawanan terhadap kekuasaan.
Harta yang naik tajam dalam laporan LHKPN
Di tengah sorotan publik itu, laporan harta kekayaan Budiman ikut menjadi perhatian. Berdasarkan data LHKPN, saat purnatugas sebagai anggota DPR pada 2019 total kekayaannya tercatat sekitar Rp 1,79 miliar.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan ke KPK, angka itu naik menjadi sekitar Rp 7,33 miliar. Artinya, kekayaan Budiman melonjak lebih dari empat kali lipat dalam kurun sekitar enam tahun.
Rincian aset yang dilaporkan mencakup tanah dan bangunan senilai sekitar Rp 4,4 miliar, kendaraan bermotor sekitar Rp 1,1 miliar, harta bergerak lainnya sekitar Rp 1,68 miliar, kas dan setara kas sekitar Rp 825 juta, serta aset lainnya. Setelah dikurangi utang sebesar Rp 828 juta, total kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp 7,33 miliar.
Meski naik signifikan, jumlah itu masih di bawah banyak pejabat tinggi negara lain yang kekayaannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Namun, lonjakan tersebut tetap memicu perhatian karena terjadi di tengah perubahan besar peran politiknya.
Perjalanan yang terus memecah pandangan
Riwayat Budiman Sudjatmiko menunjukkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia setelah Reformasi. Ia pernah menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru, lalu masuk parlemen, dan kini berada di lingkar pemerintahan sebagai pejabat negara.
Perubahan itu membuat namanya kerap memicu reaksi keras dari publik yang menolak maupun yang melihatnya sebagai contoh transformasi politik seorang mantan aktivis. Di tengah polemik yang terus bergerak, Budiman tetap menjadi salah satu figur yang paling mudah memancing perdebatan soal idealisme dan realitas kekuasaan.